Izin Desak Anies di Yogyakarta Dibatalkan Mendadak, Anies Singgung Perintah Jokowi
Anies Baswedan merespons acara Desak Anies di Yogyakarta dibatalkan mendadak.
Anies menilai peristiwa pembatalan yang dialami ini menjadi pengingat mengapa perubahan di Indonesia itu penting.
Izin Desak Anies di Yogyakarta Dibatalkan Mendadak, Anies Singgung Perintah Jokowi
Acara Desak Anies di Yogyakarta digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama pada Selasa (23/1). Pihak panitia yang telah mengantongi izin sewa tempat harus memindahkan lokasinya karena pihak pengelola membatalkan izin tersebut.
Acara Desak Anies bertema Pendidikan ini akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall yang berada di Godean, Kabupaten Sleman, DIY.
Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan mengaku sudah sering terjadi pembatalan mendadak acara Desak Anies.
"Iya, jadi saya mendengar tadi malam bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan. Sehingga panitia harus mencari tempat baru,"
ujar Anies, Selasa (23/1).
Anies menilai peristiwa pembatalan yang dialami ini menjadi pengingat mengapa perubahan di Indonesia itu penting."Ini mengingatkan kepada kita bahwa mengapa perubahan itu penting. Supaya kemerdekaan benar-benar hadir," ungkap Anies.
"Perubahan, kita ingin mengembalikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, yang dikerjakan ini adalah aktivitas konstitusional," tutup Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung semua pihak soal instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap netral. Dia mengingatkan bahwa semua paslon punya hak yang sama untuk berkontestasi.
"Mengingatkan kepada semua, instruksi presiden, perintah presiden untuk netral. Ada yang berani melawan perintah presiden? Perintah presiden itu harus netral. Jadi saya ingin mengingatkan semua agar perintah presiden diikuti,” kata dia.
“Kemudian bagi kami tekanan, kemudikan hambatan, yang kami hadapi walaupun besar belum apa-apa dibanding tekanan, hambatan, yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia karena biaya hidup yang tinggi. Belum apa-apa dibandingkan sulitnya anak muda mencari pekerjaan dan bila harus mengubah untuk mengubah itu kita harus menghadapi tekanan, kita hadapi,” tambahnya.
Dia menambahkan, isu netralitas cukup kencang dihembuskan di Pemilu 2024. Kondisi itu berbeda dengan beberapa waktu lalu karena sudah lima kali pemilu sejak 1999, sampai 2019 isu netralitas yang tidak gencar menjadi isu dominan.
"Baru di 2024 muncul lagi pertanyaan soal netralitas, yang netralitas itu dulu adanya pra reformasi sekarang muncul lagi inilah yang saya sebut set back. Karena itu perubahan yang kami gagas ini adalah untuk menyelamatkan agar Indonesia tetap negara hukum bukan negara kekuasaan," ucapnya.
