Sejumlah Tempat Hiburan di Bali Langgar Batas Waktu Operasi Selama PPKM
Tim yang meliputi enam kelompok melakukan inspeksi mulai dari area sekitar Kantor Gubernur Bali pada pukul 20.30 WITA dan kemudian menyisir kawasan Sanur, Kota Denpasar, kawasan Kuta-Seminyak, Kerobokan, Canggu di Badung, hingga jalan IB Mantra-Ketewel di Kabupaten Gianyar.
Petugas pemerintah di Provinsi Bali mendapati beberapa tempat hiburan melanggar batas waktu operasi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Made Yudi Purnamadi selaku koordinator tim gabungan penegakan aturan PPKM di Denpasar, Rabu, mengatakan bahwa petugas menemukan tempat-tempat hiburan yang beroperasi melewati batas waktu pukul 21.00 WITA saat melakukan inspeksi mendadak pada Senin (18/1) malam.
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Tim yang meliputi enam kelompok melakukan inspeksi mulai dari area sekitar Kantor Gubernur Bali pada pukul 20.30 WITA dan kemudian menyisir kawasan Sanur, Kota Denpasar, kawasan Kuta-Seminyak, Kerobokan, Canggu di Badung, hingga jalan IB Mantra-Ketewel di Kabupaten Gianyar.
Dalam inspeksi itu, menurut Yudi, petugas antara lain menemukan pelanggaran batas waktu operasional di tempat hiburan malam di kawasan Sanur, Kota Denpasar, serta warung makan di Suwung, Denpasar Selatan. Petugas pemerintah kemudian mendata pengelola dan pengunjung tempat hiburan dan warung yang melanggar batas waktu operasi selama PPKM.
Yudi mengatakan bahwa petugas juga mendapati kelompok muda-mudi yang berkerumun di warung hingga larut malam saat melakukan inspeksi. Petugas kemudian membubarkan kerumunan dan menutup warung, serta melakukan pemeriksaan Covid-19 secara acak.
Yudi menekankan pentingnya masyarakat dan pelaku usaha menaati peraturan pemerintah selama PPKM agar penularan virus corona bisa dikendalikan.
"Masyarakat, pelaku usaha, tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas, wajib tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, di samping mematuhi pembatasan jam malam," katanya.
"Protokol kesehatan wajib dipatuhi dengan tetap memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik, dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan membatasi aktivitas di tempat umum," ia menambahkan.
Hingga Selasa (19/1) jumlah akumulatif kasus Covid-19 di Provinsi Bali sudah mencapai 21.929 orang. Dalam sepuluh hari terakhir, pertambahan kasus infeksi virus corona harian di Bali rata-rata di atas 200 kasus.
Baca juga:
Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Kerumunan Seret Raffi Ahmad Besok
Cipanas Indah, Kolam Renang Milik Pemkab Garut Disegel karena Langgar PSBB
Anggota DPRD DKI Kritik Polisi Sebut Tak Ada Pidana di Pesta Dihadiri Raffi Ahmad
Selama PPKM, 115 Tempat Usaha di Semarang Disegel
Langgar PSBB, 17 Warga Dihukum Berdoa di Makam Korban Covid-19
Polisi akan Gelar Perkara Kasus Kerumunan di Camden Bar Menteng