Serahkan Laporan Kasus Intan Jaya, Komnas HAM Harap Keadilan Korban Dipenuhi
"Sangat berharap agar pemerintah, pak Menko dan Pak Presiden, memastikan proses hukum sesuai dengan yang direkomendasikan," jelas Damanik.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyerahkan laporan investigasi kasus Intan Jaya ke Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengklaim laporan yang diserahkan sudah komprehensif, dengan 7 rekomendasi yang memenuhi rasa keadilan.
"Dalam laporan kami, sudah sangat lengkap, detil peristiwanya konstruksi masalahnya dan terdapat 7 buah butir rekomendasi, di mana salah satunya adalah penegakan hukum, tanpa pandang bulu yang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban," kata Ahmad Taufan Damanik saat bertemu Menko Polhukam Mahfud MD, dalam siaran persnya, Rabu (4/11).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Kapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi terbentuk? Tepat pada 24 Oktober 1950, IDI secara resmi mendapatkan legalitas hukum di depan notaris.
-
Dimana konsentrasi dokter spesialis di Indonesia? Dia mengatakan 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen," ujarnya.
Damanik menambahkan, penanganan kasus Intan Jaya memerlukan adanya pemulihan keamanan dan sosial. Tujuannya agar masyarakat bisa beraktivitas seperti semula, terutama bagi anak-anak yang terganggu pendidikannya sehingga bisa bersekolah kembali.
"Sangat berharap agar pemerintah, pak Menko dan Pak Presiden, memastikan proses hukum sesuai dengan yang direkomendasikan," jelas Damanik.
Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD meyakini, keinginan Komnas HAM dalam penyelesaian investigasi Intan Jaya memiliki napas yang sama.
"Pemerintah dan Komnas HAM sama-sama melaksanakan penegakan perlindungan hak asasi manusia yang jauh dari kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ujar Mahfud MD.
Mahfud MD juga menyampaikan, laporan Komnas HAM akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Dia berjanji, laporan itu akan segera dikembangkan melalui jalur yang tersedia, yakni penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Ada beberapa temuan-temuan yang sama, tentang peristiwa kekerasan di Intan Jaya, yang berbeda-beda dikit soal sudut pandang dan segi segi teknisnya. Tetapi secara prinsip sama," tandas Mahfud.
Reporter: M Radityo
(mdk/ray)