Seskab: Presiden mau semua pelayanan publik beres dalam hitungan jam

Pramono menyebut Presiden Jokowi akan melakukan pengecekan secara berkala ke seluruh tempat pelayanan publik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perubahan besar tak hanya harus terjadi di pengurusan perizinan yang saat ini hanya memakan waktu tiga jam tetapi harus dilanjutkan di tempat pelayanan publik lainnya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Presiden Jokowi juga menginginkan agar segala pengurusan di tempat pelayanan publik harus selesai dalam hitungan jam.

"Tidak ada lagi waktu yang lebih dari jam, semuanya dalam waktu hitungan jam, semua pelayanan tidak ada lagi yang hari," kata Pramono saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4).

Untuk memastikan seluruh pengurusan pelayanan publik telah dalam hitungan jam, Pramono menyebut Presiden Jokowi akan melakukan pengecekan secara berkala ke seluruh tempat pelayanan publik. Dalam pengecekan tersebut Jokowi juga ingin memastikan pelayanan publik dilakukan melalui satu pintu.

"Presiden meminta semuanya diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket ataupun juga yang online. Sebagai contoh hasil temuan presiden misalnya untuk STNK walaupun satu tempat ternyata masih ada 3 loket. Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini enggak boleh lagi harus walaupun satu tempat harus satu loket," ujar Pramono.

Pramono menambahkan Presiden Jokowi juga meminta agar di tiap tempat pelayanan publik dibersihkan dari calo dan pungutan liar. "Kalau sistemnya online calo itu akan hilang dengan sendirinya," ujarnya.

Untuk pelayanan migrasi, mantan Wakil Ketua DPR itu mengutarakan bahwa Presiden Jokowi akan membuat ruang yang lebih luas demi mewujudkan efisiensi waktu. Pramono mencontohkan nantinya di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta akan dibangun ruang yang lebih luas dan juga pelayanan yang memudahkan masyarakat.

Baca juga:
Banyak SKPD di Papua belum paham penyusunan laporan keuangan
Hadapi MEA, Bupati Karangasem sosialisasikan smart government
Kemendagri akan batalkan 970 Perda yang hambat investasi
Urus HKI di Banyuwangi sekarang dibantu Pemkab dan gratis
Menteri Yuddy: Ada 3 kementerian belum deklarasi bebas korupsi
Darmin akui banyak oknum birokrat nakal merusak institusi