Seskab Tegaskan Kebijakan Perdamaian Rusia-Ukraina yang Berlaku Tetap dari Presiden
"Karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan," ujar Pramono.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan proposal perdamaian untuk resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berasal dari niat baik.
"Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan, baik dari Ukraina maupun Rusia, tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik," kata Pramono di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (7/6).
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa yang menarik Pramono Anung ke hadapan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
Namun, kata Pramono, turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah tetap kebijakan yang diambil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Presiden melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pimpinan kedua negara.
"Karena turunan dari kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden, kebetulan saya mendampingi ketika Presiden ke Ukraina maupun ke Rusia, itulah yang menjadi pegangan," ujar Pramono.
Mengenai proposal Menhan yang telah direspons oleh pemerintah Ukraina dan Rusia, kemudian menuai polemik di ruang publik, Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan memanggil Prabowo untuk membahas hal tersebut.
"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," ujar Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono tidak mengungkapkan terkait dengan sikap Presiden Jokowi terhadap substansi-substansi dalam proposal Prabowo.
"Ya, nanti antara Pak Presiden dan Pak Prabowo, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para menteri kita dalam usulan proposal seperti itu pasti niatnya baik," ujar Pramono.
Presiden Jokowi pada Rabu pagi, sesaat sebelum bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kerja, mengaku belum bertemu langsung Prabowo untuk membahas pernyataan Prabowo mengenai proposal perdamaian Ukraina dan Rusia.
"Belum ketemu," kata Presiden.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada hari Sabtu (3/6). Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menurut Menhan, setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa”.
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada hari Sabtu (3/6).
Usulan itu, menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia. Akan tetapi, dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri".
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
(mdk/ded)