Setahun memerintah, Jokowi belum sepenuh hati berantas korupsi

"Belum ada itikat baik dari pemerintahan Jokowi, dia belum berpihak kepada keadilan," ujar koordinator aksi.

Satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dianggap tidak banyak memberikan perubahan lebih baik. Justru pelemahan penegakan hukum secara sistematis dilakukan dengan memperlemah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu mahasiswa dalam orasi yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Malang di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

"Satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum menunjukkan keberhasilan yang berarti. Pemerintah belum sepenuh hati memberantas korupsi," kata Alif Nurmukti, selaku koordinator aksi di Malang, Selasa (20/10).

Massa membentangkan spanduk, banner dan poster bernada protes atas peran Pemerintah Jokowi dan DPR dalam pelemahan KPK. Mereka menggelar orasi secara bergantian, setelah sebelumnya keliling kota dengan sepeda motor.

Para mahasiswa membentangkan poster 'Presiden Jokowi Harus Tegas, KPK Harga Mati, DPR Wakil Koruptor, KPK Not For Sale, KPK Impoten Koruptor Ngaceng' dan 'Kami Mengutuk Keras Pelemahan KPK'. Mereka menuntut agar Pemerintah dan DPR membatalkan usulan revisi undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang justru akan melemahkan peran-perannya

"Jika ingin melemahkan rakyat, ingin memiskinkan rakyat, memperbudak rakyat, maka KPK harus dilemahkan. Tapi jangan berharap itu terjadi, KPK akan bertahan selamanya, kami akan terus mengawal," tutur Alif.

Jika revisi itu tetap dilakukan maka keberadaan KPK hanya akan menjadi macan ompong, seperti penegak hukum yang lain. KPK tidak akan bisa melakukan penuntutan dan beralih fungsi hanya sebagai lembaga pencegahan. KPK hanya menangani kasus di atas Rp 50 miliar yang usianya dibatasi hanya 12 tahun.

Upaya-upaya pelemahan terjadi di massa pemerintahan Joko Widodo, bahkan usulan revisi undang-undang KPK disinyalir dari Pemerintah alias Presiden. Kapasitas Jokowi semakin tampak hanya sebagai petugas partai.

"Belum ada itikat baik dari pemerintahan Jokowi, dia belum berpihak kepada keadilan. Tidak ada guna rakyat membayar pajak, jika setoran pajaknya akan dikorupsi," katanya.

Massa menuntut kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menandatangi kesepakatan yang menyatakan bahwa DPRD Kota Malang menolak revisi tersebut. Setiap fraksi diminta menandatangani kesepakatan tersebut untuk dikirimkan ke DPR.

Massa juga menyebut sekian kegagalan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi, di antaranya perekonomian yang menimbulkan dampak banyaknya PHK. Penyelesaian kabut asap yang dianggap lamban dan lain-lain.

Beberapa massa sempat berusaha memanjat pagar, saat para anggota DPRD tidak juga menemui mereka. Namun sebagian dari mereka berusaha menenangkan.