Setuju Jokowi, KSP Ingatkan Posisi Menteri Bukan Buat Kepentingan Pribadi di 2024

Merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden. Adapun pengangkatan dan pemberhentiannya menteri dilakukan oleh presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif Presiden. Sehingga harus patuh terhadap agenda presiden.

2022-05-10 15:08:58

Para menteri diminta tak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Menteri disarankan maksimal dalam membantu agenda dan kerja Presiden.

Hal itu disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani. Menurutnya, seorang menteri bukan hanya memiliki kewenangan yang besar dari undang-undang. Namun, para menteri juga dipilih langsung serta mendapatkan kepercayaan dari presiden.

"Oleh karena itu, posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan," jelas Jaleswari kepada wartawan, Selasa (10/5).

Menurutnya, terdapat beberapa dimensi untuk melihat posisi seorang menteri. Merujuk pada UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden.

Adapun pengangkatan dan pemberhentiannya menteri dilakukan oleh presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif Presiden. Sehingga, para menteri harus patuh terhadap agenda presiden.

"Oleh karenanya, sudah sepatutnya menteri patuh dan tegak lurus untuk disiplin dalam menjalankan agenda-agenda presiden," katanya.

Jaleswari menuturkan apabila merujuk pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Dengan begitu, ada beberapa hal yang harus dipatuhi para menteri dalam menjalankan tugas.

"Termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan manakala terdapat potensi konflik kepentingan, di mana spektrumnya latar belakangnya pun cukup luas termasuk terkait kepentingan pribadi," tutur Jaleswari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022. Dia pun meminta jajaran menteri dan para kepala lembaga negara untuk fokus bekerja di tugas masing-masing.

"Berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," jelas Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (9/5).

Dia menekankan agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama harus terselenggara dengan baik. Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan tanpa ada gangguan.

Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)