Soal APBD 2015, DPRD balas lapor balik Ahok ke Bareskrim & KPK
Bukti-bukti yang dilaporkan ke KPK dan Bareskrim berupa bukti penyuapan, dokumen palsu dan pencemaran nama baik.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI, Mohamad Sangaji mengatakan, pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri, pada Selasa siang besok. Pertemuan tersebut menanyakan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait RAPBD 2015 yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kita akan ke Departemen Dalam Negeri untuk menanyakan tentang RAPBD kepada Mendagri yang dikirim Ahok itu asli apa palsu," kata Ketua Hak Angket, Mohamad Sangaji, di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (2/3).
Selain itu, dia mengatakan, pihaknya juga akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri, pekan depan. Pihaknya akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen, penyuapan terhadap DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun.
"Ada beberapa laporan yang kita laporkan, pertama tentang pemalsuan dokumen. Kedua tentang penyuapan terhadap lembaga DPRD DKI Jakarta, sebanyak 12,7 triliun. Oknumnya akan kita sampaikan di KPK dan Bareskrim," katanya.
Dia menjelaskan, penyuapan DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun berbentuk tanah, alat kesehatan, dan alat proyek pembangunan. Penyuapan tersebut dicantumkan dalam RAPBD tahun 2015.
"RAPBD tahun sekarang 2015, termasuk dengan pemalsuan dokumen termasuk kita ke Mendagri untuk kita minta dokumen itu. Kemudian Senin depan kita lapor ke Bareskrim dan KPK tentang penyuapan tentang dokumen palsu," jelasnya.
Dia menjelaskan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada KPK dan Bareskrim berupa bukti penyuapan, dokumen palsu dan pencemaran nama baik.
"Kami dibilang lembaga rampok, maling segala macam, ada tiga macam yang kami bawa ke Bareskrim dan dua kita bawa ke KPK," ujarnya.
Baca juga:
Ahok sebut DPRD DKI harus batalkan angket
Kadisdik: Gua anak buahnya Gubernur Ahok, bukan DPRD DKI
Anies sebut UPS diperlukan buat sekolah di daerah listrik bermasalah
Disdik bingung pengadaan buku Ahok masuk APBD versi DPRD DKI
Pemenang tender UPS miliaran, sekantor dengan bimbingan belajar
Setelah NasDem, PKB juga akan cabut Hak Angket terhadap Ahok
Ahok: Goblok banget, mau buat dana siluman pakai buku Ahok Rp 30 M!
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa Aipda Purnomo? Purnomo tercatat sebagai anggota kepolisian Polres Lamongan.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.