Soal BP Batam, Luhut sebut Indonesia kerap disentil Singapura

Menurut Luhut, banyak pemodal ragu karena aturan di Batam selalu berubah.

Rencana pemerintah menghapus keberadaan otorita atau BP (Badan Pengusahaan) Batam masih menimbulkan tanda tanya. Sebab belum ada keputusan resmi soal itu.

Meski begitu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap. Sebab menurut dia, banyak pemodal menunggu kejelasan soal status pengelola Batam.

"Kita harap Presiden ambil keputusan secepat mungkin. Kita ada janji sama Singapura. Ada banyak para investor yang akan masuk ke Batam. Namun masih menunggu sikap pasti dari pemerintah," kata Luhut usai rapat bersama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), M Husni, dan DPRD, beserta pengusaha di Batam, Kamis (18/2)

Selain itu, Luhut mengakui tekanan datang dari Singapura. Singapura, dikatakan luhut, kerap memprotes pemerintah Indonesia karena penerapan aturan tidak konsisten.

"Singapura hanya mengingatkan kita, melihat peraturan kita yang tidak konsisten. Kami (pemerintah) ingin membuat satu peraturan yang membuat negara Indonesia dan rakyat Indonesia untung," ujar Luhut.

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, sedang berencana membubarkan otorita atau BP Batam. Bahkan menurut dia pembahasan sudah selesai, dan hanya menunggu PP (peraturan pemerintah).

"Apa yang harus dilakukan mungkin mekanisme di dalam dulu yang perlu diperbaiki, sehingga investor bisa nyaman berinvestasi," kata Tjahjo.