Soal Mendikbud dan Menag, Din Syamsuddin Sebut Jokowi Ahistoris
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengatakan terdapat persoalan historis yang terabaikan dalam penunjukan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim oleh Presiden Jokowi.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengatakan terdapat persoalan historis yang terabaikan dalam penunjukan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim oleh Presiden Jokowi.
"Ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan yakni penempatan menteri pada kementerian yang memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan," kata Din mengutip sari Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Ke-44 sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10) seperti dikutip Antara.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan 4 menteri Jokowi akan hadir di MK? Keempatnya dijadwalkan hadir di MK pada Jumat, 5 April 2024.
-
Kapan Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya kepada ketiga anggota Polri? Presiden Joko Widodo hadir dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Pelataran Merdeka Monumen Nasional Jakarta, Senin (01/07).Di kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan atau menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Dia menambahkan sejarah posisi Menag erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan untuk akomodasi aspirasi golongan Islam. Kemenag, ujar Din, berperan sentral untuk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa.
Sedangkan Kemendikbud, lanjut dia terikat erat dengan amanat konstitusi 'mencerdaskan kehidupan bangsa' yang berhubungan dengan pembentukan watak bangsa.
"Agaknya, keputusan yang ada bersifat ahistoris dan asosiologis," kata Din.
Sementara itu, Din mengemukakan secara khusus arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius.
"Radikalisme yang memang harus kita tolak terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar 'radix' dari NKRI yang berdasarkan Pancasila. Di sini, presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana," jelas dia.
Radikalisme yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan Pancasila, lanjutnya, tidak hanya bermotif keagamaan tapi juga bersifat politik dan ekonomi.
"Sistem dan praktik politik yang ada nyata bertentangan dengan sila keempat Pancasila, begitu pula sistem dan praktik ekonomi nasional dewasa ini jelas menyimpang dari sila kelima Pancasila. Mengapa itu tidak dipandang sebagai bentuk radikalisme nyata terhadap Pancasila," terang dia.
Bahkan, lanjut Din, ada sikap dan tindakan radikal terhadap negara Pancasila seperti komunisme atau separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh negara Pancasila.
"Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan dan tindakan antiradikalisme terhadap kalangan Islam, maka itu tidak akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yang bermotif keagamaan," tutup mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Baca juga:
Presiden Jokowi: Susunan Wamen Selesai, Dari Partai dan Profesional
Cuma di Era Jokowi dan Soeharto Menteri Agama Berasal dari Militer
Busyro Muqoddas Harap Kabinet Indonesia Maju Disusun Atas Konsep Meritokrasi
4 Parpol Ini Dukung Jokowi di Pilpres Tapi Tak Dapat Jatah Menteri, Kenapa?
Sindiran dan Doa Iringi Langkah Prabowo Menjadi Menteri Jokowi
Erick Thohir: Wakil Menteri BUMN Kemungkinan Diangkat Besok