Tekan Covid-19, Bupati Banyuwangi Minta Semua Dinas Jadi 'Dinkes' & 'Satpol PP'
Menurut Bupati Anas tantangan pandemi Covid-19 belum berakhir. Era adaptasi kebiasaan baru atau new normal memerlukan kerja bersama. Untuk lingkup pemerintah daerah, semua dinas harus menjadi "Dinas Kesehatan" dan "Satpol PP".
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa penanganan Covid-19 adalah kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Khusus di lingkungan pemerintah daerah, Anas menginstruksikan semua dinas untuk menjadi 'Dinas Kesehatan' dan 'Satpol PP' guna menekan jumlah kasus konfirmasi covid-19 di Banyuwangi.
"Kami sangat berterima kasih atas support para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, TNI, Polri, Kejaksaan, ormas, parpol yang semuanya bergotong royong untuk penanganan Covid-19 di Banyuwangi," ujar Anas saat rapat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (14/7/2020).
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Bagaimana Banyuwangi menjaga inflasi? Salah satu programnya adalah menjamin ketersediaan bahan pangan melalui intervensi kepada petani hingga perbaikan jalan yang menjadi akses distribusi hasil pertanian.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
Ke depan, lanjut Anas, tantangan pandemi Covid-19 belum berakhir. Era adaptasi kebiasaan baru atau new normal memerlukan kerja bersama. Untuk lingkup pemerintah daerah, semua dinas harus menjadi "Dinas Kesehatan" dan "Satpol PP".
"Istilahnya, bila dulu semua dinas adalah 'Dinas Pariwisata', maka kini di masa pandemi ini semua OPD harus berubah menjadi 'Dinas Kesehatan' dan 'Satpol PP'. Ingatkan seluruh stakeholder OPD-nya untuk taat pada protokol kesehatan, agar angka Covid-19 bisa ditekan," papar Anas.
©2020 Merdeka.com
Artinya, sambung Anas, semua dinas harus berperan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Sehingga penerapan protokol kesehatan dan evaluasinya tidak hanya tugas Dinas Kesehatan dan Satpol PP.
"Misalnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bertanggung jawab lebih aktif ke pasar dan pusat pertokoan, evaluasi protokol kesehatannya dengan melibatkan Puskesmas. Dinas Perikanan gencar memantau protokol kesehatan di lingkungan pembudidaya ikan dan nelayan. Dan sebagainya," imbuh Anas.
Anas meminta semua OPD untuk terus waspada memasuki era adaptasi kebiasaan baru. "Kita memang harus produktif agar ekonomi tetap bergerak, namun kesehatan harus dinomersatukan. Tidak ada gunanya jika ekonomi jalan, tapi banyak warga yang terinfeksi. Ini harus kita cegah," imbuhnya.
Di Banyuwangi, per Selasa (14/7/2020), jumlah kasus positif Covid-19 sebesar 38 kasus, di mana 23 pasien di antaranya sudah sembuh, 13 dalam perawatan, dan 2 meninggal. Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Banyuwangi sebesar 60 persen.
"Saya ingatkan tugas belum berakhir. Ancaman covid masih ada di tengah-tengah kita. Kondisi masih dinamis. Warga perlu kembali di-refresh ingatannya bahwa covid belum berakhir. Warga perlu diingatkan," kata Anas.
(mdk/hhw)