Temuan Dugaan Money Politic Digital Modus Transfer Uang ke Akun Judi Online
Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Temuan Dugaan Money Politic Digital Modus Transfer Uang ke Akun Judi Online
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mendapat laporan adanya temuan dugaan money politic digital di Kabupaten Pangandaran. Saat ini laporan tersebut masih diproses oleh Bawaslu daerah setempat.
"Sampai dengan detik ini (laporan dugaan money politic digital) baru di Pangandaran aja," ucap Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat pada Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah di Kabupaten Bekasi, Sabtu (16/9).
"Kemarin itu informasi dari Pangandaran secara umum lebih kepada yang kayak slot gitu, iya (deposito judi online) gitu, jadi ya hanya sebatas itu aja," katanya.
Diakui Nuryamah, money politic digital menjadi temuan baru pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Barat. Oleh sebab itu, sistem pengawasan pada pesta demokrasi tahun ini akan mengikuti perkembangan zaman, yakni secara digitalisasi.
"Hari ini money politic aja digital, kita juga pengawasan akan mengikuti, karena ini kan zaman yang harus diikuti, mau tidak mau Bawaslu juga harus punya inovasi terkait pencegahan tersebut," ucapnya.
Bawaslu provinsi, lanjut Nuryamah, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan seluruh bawaslu di 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat. Salah satu yang dibahas yakni soal pencegahan dan pengawasan money politic digital.
"Tanggal 19 September kita mau ada rakor fokusnya pada DPTb, tapi memang semua potensi-potensi kerawanan akan kita coba mitigasi di kabupaten kota, nah mungkin besok di tanggal 19 kita akan mendapatkan informasi ter-update, karena baru kemarin itu hanya baru Pangandaran aja," ungkapnya.
"Yang dilakukan Bawaslu tetap sosialisasi dan berkolaborasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa money politic digital ini sama dengan money politic secara langsung, untuk hukumannya juga masih sama," ujarnya.
Masih dikatakan Nuryamah, Jawa Barat masuk dalam katagori kerawanan tinggi pada Pemilu 2024. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kabupaten Bandung menjadi daerah paling rawan berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilu sebelumnya.
"Ada empat konteks, yang pertama itu rawannya pada sosial budaya, partisipasi, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi, nah dari keempat konteks tersebut yang rawan tinggi adalah Kabupaten Bandung, yang pertama kerawanannya itu money politic dan kedua netralitas ASN dan kades," tandasnya.