Terbentur aturan, Dishub Depok tak bisa tindak tegas ojek online

Kewenangan Dishub Depok terbatas hanya sampai melakukan penertiban, seperti jika pengemudi ojek online parkir sembarangan di pinggir jalan.

2017-03-23 20:11:36

Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat mengaku kesulitan menindak tegas ojek online. Pasalnya kewenangan kendaraan roda dua umum itu tidak ada pada pihaknya. Sehingga kalau pun melakukan penertiban sebatas yang berkaitan dengan ketertiban umum saja.

"Misalnya kalau ada yang parkir di pinggir jalan kita tertibkan. Atau ada yang bergerombol kita bubarkan. Sebatas itu saja yang bisa kita lakukan," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok Yusmanto, Kamis (23/3).

Pihaknya juga tidak dapat menjawab perihal tuntutan sopir angkutan kota yang meminta penghapusan transportasi berbasis daring. Karena secara aturan hal itu tidak dimungkinkan dilakukan pihaknya. "Kita tidak ada kewenangan untuk itu," ucapnya.

Terkait aksi demo yang rencananya dilakuakn pekan depan, Yusmanto menuturkan bahwa itu bagian dari fenomena transportasi saat ini yang tidak hanya terjadi di Depok. Namun pihaknya mengaku akan tetap memfasilitasi mereka yang hendak menyuarakan aspirasinya.

"Kita tetap menyikapi dengan cara apa yang menjadi kewajiban kita. Kita fasilitasi mereka agar bisa menyampaikan aspirasinya," terangnya.

Baca juga:
Wakil Wali Kota Depok berharap jumlah ojek online tak bertambah
Polisi sudah petakan wilayah rawan narkoba di Depok
Imigrasi Depok sebut deposito Rp 25 juta tak efektif lindungi WNI
Tolak angkutan online, sopir angkot di Depok mogok narik 29 Maret

(mdk/cob)