Tersangka suap Meikarta, Bupati Bekasi dicoret dari TKD Jokowi-Ma'ruf
Adanya kasus yang membelit Neneng, Ace meyakini tidak ada pengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan capres cawapres urut nomor 01 itu dengan alasan tidak ada kaitan kasus Neneng dengan proses kampanye saat ini.
Tugas Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam keanggotaan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf bakal diganti menyusul proses hukum yang dihadapinya. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Dedi Mulyadi sebagai Ketua TKD Jawa Barat.
Ace menjelaskan, dalam struktur TKD Jawa Barat untuk Jokowi-Maruf Neneng menjabat sebagai anggota dewan pengarah wilayah Bekasi bagian utara.
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan Jokowi memakai Ageman Songkok Sikepan Ageng? Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI, Presiden Jokowi tampil menggunakan pakaian adat.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Kenapa Jokowi meninjau Gudang Beras Bulog? Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Kepengurusan dia sebagai tim kampanye daerah di Jawa Barat pun juga sudah harus digantikan," kata Ace di posko pemenangan Jokowi-Maruf, Selasa (16/10).
Adanya kasus yang membelit Neneng, Ace meyakini tidak ada pengaruh signifikan terhadap elektabilitas pasangan capres cawapres urut nomor 01 itu dengan alasan tidak ada kaitan kasus Neneng dengan proses kampanye saat ini.
"Saya meyakini ini tidak akan mempengaruhi terhadap elektabilitas Pak Jokowi sama sekali, karena tidak ada kaitan langsung antara kasus bu Neneng dengan pak Jokowi," tandasnya.
Diketahui, Senin malam Neneng digelandang penyidik KPK atas dugaan menerima suap atau gratifikasi. Selain Neneng pihak yang digelandang ke komisi anti rasuah itu adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Neneng sebelumnya mengaku belum mendapatkan konfirmasi siapa saja anak buahnya yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Minggu (14/10) kemarin. Dia menegaskan tak mengetahui kasus yang menjerat sejumlah pejabat di pemerintahannya.
"Siapanya juga enggak tahu. Izinnya apa saya enggak tahu juga," kata Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin ketika ditemui wartawan di kantornya, Senin (15/10).
Sejauh ini, Neneng mengaku baru mengetahui dari media online bahwa ada 10 orang yang ditangkap KPK. Adapun satu orang yang diduga turut diamankan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jamalludin.
"Ajudan saya sempat menghubungi (Kepala Dinas PUPR), tapi enggak nyambung," jelasnya.
KPK menangkap sedikitnya 10 orang baik pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak swasta dalam operasti tangkap tangan (OTT) pada Minggu (14/10).
Komisi antirasuah itu menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan rupiah. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan perizinan Meikarta.
Baca juga:
Bupati jadi tersangka, kinerja Pemkab Bekasi dipastikan tak terganggu
KPK akan lakukan kajian agar tak ada lagi kepala daerah terlibat korupsi
Ini tanggapan Meikarta atas kasus suap yang libatkan bupati Bekasi & jajarannya
Ada kode 'Tina Toon' di suap perizinan proyek Meikarta
Soal kemungkinan jerat Lippo Group di kasus Meikarta, KPK ogah terburu-buru