Teten, Sutiyoso dan Fadjroel belum lapor kekayaan ke KPK
Ini amanat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Komisi pemberantasan korupsi meminta pejabat baru di lingkungan instansi pemerintahan dan perusahaan milik negara segera menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ini amanat UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di mana setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Tentu kami mengimbau kepada menteri yang baru dilantik, tak hanya menteri tapi jabatan-jabatan yang harus lapor seperti komisaris BUMN," Kata Pelaksana tugas KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/10).
Mantan Deputi bidang Pencegahan KPK ini menyebutkan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, dan Komisaris Utama PT Adhi Karya yang baru, Fadjroel Rachman belum menyerahkan daftar kekayaannya pada KPK.
"Menurut saya perlu. Dia kan penyelenggara negara juga. Intinya yang wajib lapor ke KPK itu penyelenggara negara," terang Johan.
Sutiyoso dilantik menjadi kepala BIN pada Juli 2015. Sementara Teten Masduki didapuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan awal September 2015. Namun hingga saat ini keduanya belum juga menyerahkan LHKPN.
Baca juga:
Selain sekjen NasDem, KPK isyaratkan periksa Paloh di kasus Gatot
Istri eks Wali Kota Makassar jenguk suami di Rutan KPK
KPK ogah tanggapi rengekan OC Kaligis soal rekening diblokir
Johan Budi & Zulkarnain pimpin peringatan kesaktian Pancasila di KPK
Dapat piring dari Korea, pegawai Krakatau Steel lapor ke KPK