Tinggal 18 Hari, Jokowi Larang Menteri Ambil Keputusan Strategis
Tinggal 18 Hari, Jokowi Larang Menteri Ambil Keputusan Strategis. Hal ini pun berlaku bagi menteri yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt). Larangan ini juga berlaku untuk kebijakan yang sifatnya penting, kecuali mendapat izin dari Jokowi dan JK.
Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Jokowi melarang jajaran menteri kabinet kerja mengambil keputusan-keputusan strategis jangka panjang.
Hal ini pun berlaku bagi menteri yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt). Larangan ini juga berlaku untuk kebijakan yang sifatnya penting, kecuali mendapat izin dari Jokowi dan JK.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menarik Pramono Anung ke hadapan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
"Sekarang ini enggak bisa karena sudah kita batasin. Sehingga hampir para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang. Kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/10).
"Ya, (termasuk keputusan urgent) enggak boleh," ucapnya.
Menjelang akhir pemerintahannya, Jokowi menunjuk tiga menteri menjadi Plt. Mereka antara lain, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk Plt Menko PMK. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Plt Menkumham.
Pramono mengatakan bahwa para Plt menteri yang ditunjuk hanya sebatas menyelesaikan kebijakan yang belum terselesaikan. Apapun kebijakan yang akan diambil, para menteri harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden dalam rapat terbatas.
"Misalnya ketika presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," ucapnya.
Menurut dia, para menteri juga diminta untuk fokus menyelesaikan tugas-tugas internal di sisa waktu 18 hari ini. Sehingga, Jokowi melarang para menteri melakukan rotasi jabatan di kementeriannya.
"Maka ditunjuk menteri yang memang menyelesaikan tugas internal dan mereka tidak boleh lakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon 1, 2, 3," kata Pramono.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
2 Menteri Melenggang Ke DPR, Jokowi Pilih Plt Dibanding Angkat Menteri Baru
Ini Alasan Presiden Jokowi Tunjuk Plt Dibanding Angkat Menteri Baru
Menteri-Menteri Jokowi Ini Pilih Mundur, Ada yang Kena Kasus & Jadi Pejabat Lagi
PDIP Sebut Kabinet Jokowi Masuk Tahap Finalisasi Bersama Ketum Partai Koalisi
Diminta Jadi Menteri oleh Jokowi, Adian Jawab Tak Bertalenta Jadi Birokrat
Dua Menteri Terjerat Korupsi, Presiden Jokowi Ingatkan Penggunaan Anggaran