Tjahjo minta Pemprov Sumut cegah konflik di Tanjungbalai meluas
"Ini segera diantisipasi, deteksi dini, koordinasi semua pihak agar tidak menjalar ke daerah lain," ungkap Tjahjo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) untuk segara mengkonsolidasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara terkait kerusuhan di Tanjungbalai. Konsolidasi ini sabagai upaya antisipasi menjalarnya kerusuhan tersebut.
"Ini segera diantisipasi, deteksi dini, koordinasi semua pihak agar tidak menjalar ke daerah lain terkait kasus Tanjungbalai," ungkap Tjahjo melalui pesan singkat yang diterima merdeka. com, Minggu (31/7).
Tjahjo menuturkan, konsolidasi ini dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan lantaran Kepolisian RI telah melakukan konsolidasi secara terbuka di Sumatera Utara.
"Gerakan tertutup saja karena Kapolri sudah konsolidasi di Sumut. Segera KesbangPol se Indonesia perlu dikumpulkan lagi, dikonsolidasikan setiap minimal 3 bulan," ucap mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.
"Kecuali mendesak bisa setiap saat untuk siaga mencermati gelagat perkembangan dinamika yang dicermati dapat timbul di daerah-daerah. Prinsipnya harus libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan siskamling digiatkan kembali sampai Rt/Rw," tuntasnya.
Kerusuhan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Kota Tanjungbalai, Sumut, Jumat (29/7) malam. Kerusuhan ini mengakibatkan sejumlah vihara serta kelenteng dibakar massa.