TNI sepakat bentuk tim kebenaran kasus HAM, ini reaksi Komnas HAM

Kendati dibentuk tim kebenaran, belum tentu semua kasus bisa diselesaikan dengan secara cepat karena harus teliti.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko ikut menyepakati pembentukan tim kebenaran kasus pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM Nur Cholis mengatakan bahwa kehadiran TNI dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM sangat dibutuhkan.

"Saya surprise Pak Moeldoko hadir. Pada dua rapat sebelumnya kan dia tidak hadir itu saja. Pak Moeldoko sudah mulai membuka dialog," kata Nur Cholis di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7).

Kendati sudah sepakat membentuk tim kebenaran, lanjut dia, belum tentu semua kasus bisa diselesaikan dengan secara cepat. Namun pemerintah sudah punya keinginan untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM tersebut.

"Harapannya 15 orang dalam tim nanti akan independen dan isinya multi sebagai syarat untuk mengungkapkan kebenaran," kata dia.

Lanjut dia, bahwa tidak ada kasus yang diprioritaskan dalam pelaksanaan kerja tim kebenaran tersebut. Tetapi, kata dia, pihaknya ingin mengungkap kesalahan yang telah diperbuat oleh pemerintahan sebelumnya.

"Kesalahan itu penting di mana salahnya dan mengapa salah. Kalau misalnya kita temukan kesalahan ya kemudian menimbulkan kerugian itu kan harus dikembalikan. Kalau misalnya ada kerugian kan ga bisa negara mengembalikan semuanya, semampunya negara lah," tukas dia.

Baca juga:
Tuntaskan kasus HAM masa lalu, Kejagung & TNI bentuk Tim Kebenaran
Jaksa Agung janji tuntaskan kasus HAM berat dengan rekonsiliasi
Pegiat HAM desak DPR perjuangkan nasib etnis Rohingnya
Fraksi Hanura: Memang Sutiyoso terkena kasus yang mana?
Korban 'Kudatuli' geruduk Polri tuntut keterlibatan Sutiyoso
Banyak memakan korban, KontraS desak RUU Anti Penyiksaan disahkan
Mendagri: Pelanggar HAM nomor 3 di Indonesia ternyata PNS