Tol Soroja bisa digunakan September

Direktur PT Jasa Sarana Mulyadi mengatakan, pihaknya meminta maaf kepada warga yang selama ini berharap tol Soroja segera rampung. Hanya saja banyak kendala teknis yang belum bisa diselesaikan membuat target penyelesaian ini meleset.

BUMD Jabar Jasa Sarana, selaku salah satu pemegang saham proyek Tol Soreang Pasirkoja (Soroja) menargetkan tol yang menghubungkan kota dan kabupetan Bandung itu bisa dioperasikan September 2017. Jika September bisa digunakan artinya pengerjaan tol tersebut molor hampir satu tahun lamanya, karena target awal beres sebelum PON Jabar September 2016 lalu.

Direktur PT Jasa Sarana Mulyadi mengatakan, pihaknya meminta maaf kepada warga yang selama ini berharap tol Soroja segera rampung. Hanya saja banyak kendala teknis yang belum bisa diselesaikan membuat target penyelesaian ini meleset.

Namun dia mengatakan, pembangunan fisik Tol Soroja hingga akhir Mei lalu sudah mencapai 74 persen. Agustus tahun ini diperkirakan proses kontruksi sudah tuntas seluruhnya.

"Saat ini pembangunan pintu tol sudah dimulai, nanti disambungkan ke Cileunyi," katanya di Bandung, Kamis (6/7).

Dia melanjutkan, kendala utama dari pengerjaan tol ini memang sempat terganjal pembebasan lahan. Di antaranya terkait dua masjid yang ada di badan jalan. Selain itu, masalah cuaca, dan model pencarian tanah yang berbeda yang dulu urugan tapi saat ini berupa beton.

"Ada masalah irigasi juga, kalau diurug semua akan potensi banjir besar, maka ini ada upaya agar penyerapan air masih leluasa," terangnya.

Lebih jauh, Jasa Sarana yang memiliki saham 10 persen di PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) itu berharap jalan tol segera selesai agar bisa menjadi solusi mengurangi kemacetan, menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar dan lingkungan tetap terjaga terutama daerah resapan air.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengaku laporan dari PT CMLJ salah satunya faktor pembebasan lahan. Memang saat ini sudah nyaris selesai, namun salah satu masjid masih menunggu tahapan pembangunan. "Pembebasan lahan pun ternyata tidak mencukupi," tuturnya.

Karena itu pihak kontraktor melakukan proses desain ulang di lokasi Citeureup dan Tegal? Caang. Kemudian kendala pun terjadi pada pengadaan tanah untuk timbunan dimana rata-rata quarry (tambang terbuka) belum memiliki izin galian C sehingga sering timbul masalah di lapangan.

"Padahal secara anggaran tidak ada masalah," katanya.