VIDEO: PKS Keras di DPR, Sentil Heboh Rp300 Triliun Bikin Publik Enek Bayar Pajak!
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti keras PPATK terkait heboh kemunculan Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan PPATK pada Selasa (21/3) kemarin.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti keras PPATK terkait heboh kemunculan Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan PPATK pada Selasa (21/3) kemarin.
Merespons itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana merespons pernyataan Aboe Bakar. Menjelaskan terkait masalah jelas heboh tindak pidana pencucian uang Rp300 triliun itu.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Baca juga:
Membuka Tabir Polemik Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu
Arteria Dahlan Sebut Pembocor Transaksi Janggal Rp349 T Bisa Dipidana 4 Tahun Penjara
DPR Panggil Mahfud MD, Sri Mulyani dan PPATK Bahas Transaksi Rp300 T Pekan Depan
PPATK Blak-blakan Asal Usul TPPU Rp300 T di Kemenkeu, dari Bea Cukai hingga Pajak
Mahfud soal Penolakan UU Cipta Kerja: Di Indonesia Ada Undang-Undang Tidak Ditolak?