Wacana pemindahan ibukota, Jakarta daerah vital bermasalah kompleks

Pada 2015 lalu, wacana pemindahan Ibu Kota sempat mencuat kembali. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu, Andrinof Chaniago mengatakan Palangka Raya tak lagi menjadi pilihan pemerintah untuk dijadikan ibu kota negara yang baru.

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta kerap mencuat. Di era Jokowi-JK, wacana ini juga sempat mencuat pada 2015 lalu.

Wacana ini kembali terbuka. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyatakan kesiapan Kalteng menjadi ibu kota negara. Hal ini diungkapkannya saat bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, hari ini.

Dia yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Muhamad Ikhsan, menilai ada beberapa faktor utama yang membuat beban Jakarta semakin berat.

"Jakarta itu kota yang rawan bencana alam dan manusia. Banjir dan ledakan populasi penduduk terutama di daerah penyangga. Lalu tidak ada antisipasi yang benar-benar serius di masa lalu. Sementara Jakarta harus jadi representasi Indonesia, jadi ibu kota bukan hal sederhana," kata Ikhsan, Rabu (11/01).

Menurutnya, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, DKI Jakarta adalah daerah paling vital di Indonesia. Namun, permasalahan yang begitu kompleks menghambat Jakarta untuk menjalankan peran-perannya.

"Masyarakat boleh saja berharap, tetapi harus tetap dengan akal sehat. Pemimpin bagus dan dana besar yang dimiliki tetap akan sulit selesaikan masalah. Ini sudah terlalu mengakar. Saya belum ketemu hitungannya persoalan bisa selesai dalam sepuluh tahun," katanya.

Dia berharap adanya solusi dari pemerintah pusat agar masalah Ibu Kota tidak semakin berlarut-larut. "Campur tangan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Masalah Jakarta adalah masalah nasional karena kita sudah pusatkan semuanya di sini. Kerusakan Jakarta akan semakin berat jika tidak ada satu langkah berani," katanya.

Pada 2015 lalu, wacana pemindahan Ibu Kota sempat mencuat kembali. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu, Andrinof Chaniago mengatakan Palangka Raya tak lagi menjadi pilihan pemerintah untuk dijadikan ibu kota negara yang baru. Sebab dinilai sudah tidak layak karena daya dukung lahan yang tidak memadai.

Andrinof menyebut dua kota lain di Kalimantan Tengah, yakni Sampit (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Pangkalan Bun (ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai wilayah yang cocok menjadi sasaran pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan karena jaraknya yang lebih dekat dari Pulau Jawa sehingga tidak akan sulit untuk menjaga kesinambungan.

Saat melakukan kunjungan kerja di Palangka Raya, Andrinof Chaniago yang pernah menjadi salah seorang anggota Tim Visi Indonesia 2033 yang terbentuk pada 2008 atau pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan Kementerian PPN/Bappenas sedang membuat peta jalan untuk pemindahan ibu kota negara.

"Jadi akan sangat 'urgent'. Daya dukung Pulau Jawa tidak cukup," kata Andrinof seperti dilansir dari Antara, Jakarta, (7/4/2015).