Wapres JK gelar rapat bersama Menkeu dan Mendagri bahas DAK 2019
Sri Mulyani menjelaskan pada 2019 akan memfokuskan DAK di beberapa daerah tertinggal. Sri Mulyani menjelaskan DAK fisik seperti infrastruktur di daerah akan terus dikoordinasikan dengan kementerian lembaga daerah.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan sejumlah perwakilan daerah. Dalam rapat tersebut juga membahas dana alokasi khusus (DAK) 2019.
"Hari ini kita membahas terkait alokasi dana alokasi khusus untuk tahun 2019. tadi di-presentasikan dari saya Kemenkeu dan Bappenas bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan DAK pada tahun tahun sebelumnya ada DAK ada yang sifatnya fisik dan ada yang nonfisik," kata Sri Mulyani usai rapat di Kantor Wapres, Jl Merdeka Utara, Senin (26/3).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan pada 2019 akan memfokuskan DAK di beberapa daerah tertinggal. Sri Mulyani menjelaskan DAK fisik seperti infrastruktur di daerah akan terus dikoordinasikan dengan kementerian lembaga daerah.
"Karena kalau kita membuat jalan antara yang pusat, provinsi, kabupaten, kota. Begitu juga kalau irigasi agar terkoordinasi dengan kementerian pertanian. Begitu juga kalau soal pendidikan harus ada koordinasi antara K/L pendidikan dengan daerahnya," kata Sri.
Sementara menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat ini seluruh daerah sudah mengajukan proposal agar bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
"DAK ini kan antara bottom up dan top down, sekarang semua daerah sudah mengajukan proposal supaya tepat sasaran, tepat guna, apa yang menjadi kebutuhan daerah," kata Tjahjo.
Tjahjo menjelaskan DPOD telah diterima JK untuk mengakomodir aspirasi daerah. Dan daerah kata Tjahjo bisa melihat dengan cermat apa yang jadi permasalahan.
"DPOD telah diterima wapres mengakomodir aspirasi daerah dan daerah bisa melihat dengan cermat apa yang menjadi masalah, yang menjadi program-program pusat," kata Tjahjo.
Baca juga:
Ditanya soal cawapres ideal buat Jokowi, JK bilang 'belum waktunya dibicarakan'
Jalan santai bareng perkumpulan warga Sulsel di Monas, JK berkisah soal Makassar
JK dan Mensesneg disebut masuk dalam tim penjaringan Cawapres Jokowi
Soal sengketa tanah, Moeldoko sebut akan temui Amien Rais jika diperlukan
Hadiri Rakernas, Wapres JK minta kader Golkar lupakan masa kelam
Satu jam ngobrol santai dengan Meutya Hafid, JK tanya kabar Mahyudin
Soal kasus skimming, Wapres JK minta pihak bank bertanggung jawab