Pemilu
Topik Populer
Berita Utama
-
-
-
-
-
anggota partai PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol
-
-
-
alfi syahrin KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026
-
-
demokrasi indonesia Gencarkan Edukasi Demokrasi, Legislator Jabar Sasar Pelajar di Kuningan untuk Pahami Kehidupan Bernegara
Berita Terbaru
-
berita kontributor Gagalkan Penyelundupan 70 Kg Sabu, Kapolda Sulsel Waspadai Munculnya Narkoba Jenis Baru
-
-
berita update Prabowo Resmikan RSUD di Krui, Cerita soal Ibu Hendak Melahirkan Meninggal Menuju Rumah Sakit
-
berita update Keji dan Bengis, Menteri-Menteri Israel Serukan Pemboman Lebanon dan Penangkapan Perempuan-Anak-Anak
-
Berita Populer
-
FOTO: Korban Tewas Gempa Filipina Selatan Bertambah Jadi 37 Orang
-
Korban Tewas Gempa Filipina Bertambah Jadi 35 Orang, Ratusan Warga Terluka
-
Kondisi Rumah Terdampak Gempa Mindanao di Kepulauan Sangihe, Begini Penampakannya
-
Peringatan Tsunami di Gorontalo Utara Dicabut, Warga Kembali ke Rumah Usai Sempat Mengungsi ke Dataran Tinggi
-
BMKG: Gempa M7,7 di Laut Sulawesi Bukan Berasal dari Zona Megathrust
Berita Utama Lainnya
Anggota Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan Peran Bawaslu di Luar Pemilu tidak berhenti. Simak bagaimana lembaga ini terus mengawal demokrasi dan integritas pemilu!
Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.
Pertemuan antara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara membahas tiga opsi sistem pemilihan umum.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi hoaks media sosial terkait dinamika politik pasca-pemilu, menekankan pentingnya menunggu keputusan resmi KPU.
Usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Neng Eem kembali menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.
Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus
Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi
Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi