Wapres JK kumpulkan menteri bahas penanganan kemiskinan

Upaya mengatasi Kemiskinan harus disertai dengan langkah yang konkret dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat Pleno dengan para menteri untuk membahas upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan masyarakat, di Istana Wapres, pagi ini. Dalam hal ini, JK hadir dengan kapasitas sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menjelaskan kemiskinan dan ketimpangan masyarakat saat ini meningkat tajam sejak September 2014 hingga September 2015. Melonjaknya kemiskinan dikarenakan tidak meratanya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, serta pertumbuhan kesejahteraan akibat perbedaan kualitas pekerjaan.

"Kondisi ini harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai kementerian dan lembaga serta daerah untuk mengatasi masalah ini," ujar Bambang di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/2).

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini, pemerintah akan mengurangi tingkat ketimpangan masyarakat terhadap akses pelayanan dasar dengan meningkatkan efektivitas anggaran kementerian dan lembaga yang dialokasikan ke kabupaten/kota yang paling membutuhkan. Adapun program yang telah dijalankan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

"Upaya mengatasi kemiskinan juga harus disertai dengan langkah yang konkret dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok," tandas Bambang.

Dalam rapat ini nampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Selain itu, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.