Wapres Sebut Dua RPP Soal Otsus Papua Hampir Final
Kedua RPP yang sedang diutamakan pembahasannya ialah tentang Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus, sebagaimana diatur di pasal 34 ayat 18. Serta tentang Pembentukan Badan Khusus seperti diatur di pasal 68 ayat 4 dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menyebut dua rancangan peraturan pemerintah (RPP), sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, hampir selesai. Wapres menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Barat.
"Sesuai dengan telah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021, sekarang ini sedang dalam proses penyusunan rencana peraturan pelaksanaannya, RPP-nya," kata Wapres. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (14/10).
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Di mana Wapres Ma'ruf Amin akan mencoblos? Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin direncanakan mencoblos di TPS 33 Kecamatan Tapos, Depok.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Siapa cawapres termuda di Indonesia? Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto sementara ini menjadi pemenang Pilpres versi quick count. Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto sementara ini menjadi pemenang Pilpres versi quick count. Hal ini membuat Gibran menjadi Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia.
Kedua RPP yang sedang diutamakan pembahasannya ialah tentang Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus, sebagaimana diatur di pasal 34 ayat 18. Serta tentang Pembentukan Badan Khusus seperti diatur di pasal 68 ayat 4 dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut.
Menurutnya, RPP terkait Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus tersebut sudah final dan menunggu pengesahan. Sementara RPP terkait kewenangan kelembagaan dan badan khusus tersebut masih dalam pembahasan yang hampir selesai.
"Untuk RPP tentang Kewenangan, Kelembagaan dan juga Badan Khusus, saat ini sudah 95 persen, hampir final," tukasnya.
Wapres mengatakan, Pemerintah pusat, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), telah menyusun strategi percepatan pembangunan yang dilengkapi dengan rencana aksi tahun 2021-2024.
"Ini dalam rangka penanggulangan kemiskinan, kebutuhan dasar, juga dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan, disebut pula dengan program Quick Wins, jadi program percepatan supaya hasilnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat Papua," ujarnya.
Pemerintah telah menganggarkan Rencana Aksi dan Quick Wins tersebut dalam APBN Tahun 2021 yang dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan dana transfer daerah.
Baca juga:
Ketua DPR Ingatkan Aturan Turunan UU Otsus Papua Harus Dengar Aspirasi Masyarakat
Mendagri: Ada Kekhususan, Merauke Sudah Bisa Menjadi Papua Selatan
Mendagri: Papua Miliki Anggaran Terbesar Nomor Delapan di Seluruh Indonesia
Temui Wapres, Tito Laporkan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah atas UU Otsus Papua
Kemendagri: Dana Otsus Harus Digunakan untuk Kepentingan Orang Asli Papua
KPK Diminta Usut Korupsi Otsus Serta Periksa Dana PON XX dan Peparnas XVII di Papua