WNI disandera lagi, Gerindra minta TNI operasi militer di Filipina

Gerindra nilai TNI boleh masuk ke wilayah yang dikuasai Abu Sayyaf.

Kelompok militan asal Filipina, Abu Sayyaf untuk ketiga kalinya kembali menyandera WNI. Kali ini, 13 WNI disandera berasal dari tugboat Charles 00 di perairan Filipina. Mereka dikabarkan meminta uang tebusan 20 juta ringgit.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah Indonesia harus mendesak keras pemerintah Filipina, agar TNI bisa menggelar operasi sendiri demi membebaskan 13 WNI itu.

"Kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendesak keras pemerintah Filipina, agar kita bisa masuk ke wilayah yang dikuasai oleh teroris Abu Sayyaf itu untuk menggelar operasi militer," ujar Dasco kepada merdeka.com, Rabu (22/6).

Dasco mengatakan, jika operasi militer Indonesia untuk membebaskan 13 WNI tersebut dianggap melanggar konstitusi Filipina, secara de facto wilayah itu dikuasai teroris dan berstatus quo.

Sehingga, lanjut Sufmi, hal itu tidak tepat jika disebut sebagai pelanggaran konstitusi, karena memasuki wilayah Filipina yang dikuasai teroris dan tidak dapat ditangani oleh pemerintah setempat.

"Lha wong Filipina saja secara de facto tidak dapat menguasai wilayah itu," ujarnya.

Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini berharap, pemerintah Indonesia segera mendesak pemerintah Filipina, guna menyalurkan bantuan berupa operasi militer dalam operasi pembebasan sandera dari tangan Abu Sayyaf. Karenanya, pemerintah Filipina pun tidak perlu merasa malu atau gengsi.

Sebab, kejadian yang sudah berulang kali terjadi ini akan menjadi momok dari para teroris, yang sebenarnya harus dibasmi oleh negara-negara yang mengaku berdaulat.

"Dengan operasi militer itu kan kita sebenarnya bisa membantu, jadi pemerintah Filipina nggak usah gengsi menerima bantuan militer dari kita. Karena kejadian seperti ini sudah berulang kali dan kita selalu saja jadi makanan empuk," pungkasnya.