Wujudkan Kesetaraan & Keadilan Gender, Pemkot Pasuruan Gelar Rakor Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) bertempat di RM. Kebon Pring, Rabu (6/12/2023). 

Wali kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan PUG merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program kegiatan pembangunan yang berperspektif gender di daerah.

"Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan karena
kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menyampaikan, tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan di mana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender. 

"Yakni memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan
pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat,"
kata Gus Ipul.

Gus Ipul kemudian membeberkan, sesuai kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender diantaranya adalah indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

"Alhamdulillah, IPG kota pasuruan pada tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu di angka 96,27 dan 96,74. Ini artinya semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki di Kota Pasuruan," jelasnya.

Pelaksanaan PUG di daerah yang dinamis menuntut adanya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) daerah serta didukung komitmen tinggi dari para pengambil keputusan. Gus Ipul berharap pelaksanaan PUG di daerah dapat lebih konkret dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui penerapan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender).

"Pokja ini harus lebih efektif bekerja memberikan usulan dan menyusun program. Semua OPD dalam menyusun anggaran harus memasukkan kepentingan kesetaraan gender. Saya ingin teman-teman berinovasi, memberikan layanan yang terbaik khususnya bagi anak-anak, perempuan, dan disabilitas," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga meminta komitmen para kepala perangkat daerah untuk mewujudkan kesetaraan
gender dalam program dan strategi pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi
PUG. 

"Perlu saya tekankan, PUG bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. Strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan
semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan
pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua," kata Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala DP3AKB Kota Pasuruan Emy Wirasati, mengungkapkan Kota Pasuruan telah melaksanakan strategi pengarusutamaan kesetaraan gender secara berkesinambungan yang diamanahkan dalam Dokumen RPJMDbahwa pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi dalam pembangunan di Kota Pasuruan. Selain itu, amanah Pelaksanaan Strategi PUG di dikuatkan dengan Perwali No. 42. Tahun 2028 tentang PUG. 

"Rakor ini dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah, meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mengefektifkan pelaksanaan
PUG, serta mendorong perangkat daerah berpratisipasi dalam pelaksanaan PUG," ujarnya.

Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepala Bappelitbangda, Siti Rohana selaku Ketua Pokja PUG, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3AKB Provinsi
Jawa Timur, One Widiyawati, dan Fasilitator PUG Provinsi Jawa Timur.