Yasonna Sebut Banyak Koruptor Ajukan Grasi ke Jokowi
Terkait berapa jumlah koruptor yang mengajukan grasi, Yasonna tidak menyebutkan detailnya. Ia menyebut hampir semua terpidana korupsi yang kini ditahan pernah mengajukan grasi ke Jokowi.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan banyak terpidana korupsi yang mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun presiden Jokowi menolaknya.
Pernyataan Yasonna itu menanggapi pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun. Ia menyebut pasti ada alasan kuat dibalik diberikannya grasi itu, Jokowi tak pernah memberikan grasi selama masa kepemimpinannya.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Mengapa Anies dan Cak Imin hadir di penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih? Ini sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Karena itulah kami bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin,
-
Kapan Anies dan Cak Imin menghadiri penetapan Prabowo-Gibran? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Siapa yang diumumkan sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Apa yang dilakukan Anies dan Cak Imin di acara penetapan Prabowo-Gibran? Anies-Cak Imin menjelaskan alasannya menghadiri acara penetepan capres-cawapres terpilih yang digelar KPU. "Ini sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas.
"Itu soal kemanusiaan kan sudah lima tahun ini presiden belum pernah mengeluarkan grasi kalau tidak alasan, coba bayangkan sudah ini tahun keenam bapak presiden. Banyak sekali yang mengajukan, kan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/11).
Terkait berapa jumlah koruptor yang mengajukan grasi, Yasonna tidak menyebutkan detailnya. Ia menyebut hampir semua terpidana korupsi yang kini ditahan pernah mengajukan grasi ke Jokowi.
"Oh banyak banget. Pokoknya hampir semua yang ada di dalam mengajukan. Tapi tidak dikasih," ujarnya.
Alasan Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Korupsi Annas Maamun
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya satu tahun oleh Jokowi.
Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan, pemberian grasi kepada Annas Maamun karena alasan kemanusiaan.
"Pertimbangannya adalah berusia di atas 70 tahun. Saat ini yang bersangkutan usia 78 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (26/11).
Selain karena usianya yang sudah senja, Annas Maamun juga mengidap berbagai macam penyakit. Menurut Ade, akibat penyakit yang dideritanya itu, Annas Maamun harus menggunakan oksigen setiap saat.
"Mengidap berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, PPOK (COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia dan sesak napas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari)," jelasnya.
Ade mengatakan, alasan-alasan kemanusiaan itulah yang dijadikan pertimbangan pemohon untuk mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi.
Menurut Ade, berdasarkan pasal 6A ayat 1 dan 2, UU Nomor 5 tahun 2010, demi kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum dan HAM berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi tersebut.
"Selanjutnya presiden dapat memberikan grasi setelah memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM," kata Ade.
Jokowi Beri Grasi Annas Maamun
Sebelumnya, Jokowi memberikan grasi terhadap Annas Maamun. Jokowi mengurangi masa pidana Annas dari 7 tahun menjadi 6 tahun penjara.
Grasi tersebut berdasarkan keputusan presiden nomor 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi. Grasi itu ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019.
Menurut data pada sistem database pemasyarakatan, Annas akan bebas awal 3 Oktober 2021, setelah mendapat grasi pengurangan hukuman selama 1 tahun diperhitungkan akan bebas 3 Oktober 2020.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com