Zulkifli Hasan: Kisruh KPK vs Polri masalah perorangan
Kisruh antara KPK vs Polri tak kali ini saja terjadi. Di era SBY, dua lembaga itu dua kali bersiteru.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, kondisi politik yang dinamis dan selalu berubah merupakan suatu keniscayaan. Karenanya, karakter politisi dengan kualitas negarawan menentukan kemampuan suatu bangsa untuk mampu bertahan dan terus melangkah maju.
Bakal calon ketua umum PAN ini menilai, kisruh KPK vs Polri yang terjadi bukanlah masalah dua lembaga. Menurutnya, hal itu adalah masalah perorangan.
"Kondisi politik yang dinamis dan selalu berubah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk politisi dan partai politik. Hari ini kita menghadapi kondisi yang tidak ideal hubungan KPK dan Polri yang penuh dengan dinamika. Sejatinya, ketegangan yang terjadi di antara kedua lembaga tersebut lebih merupakan masalah perorangan yang melebar menjadi masalah lembaga," kata Zulkifli Hasan, Senin (9/2).
Dia mengatakan, jika persoalan yang dihadapi sudah begitu kompleks dan mengancam kepentingan bangsa, para pejabat negara harus mendahulukan kepentingan bangsa.
"Apa ukurannya? Sederhana saja, yaitu aspirasi dan tuntutan rakyat. Terkait tidak harmonisnya hubungan kedua lembaga tersebut, aspirasi dan tuntutan publik dapat dibaca secara tersurat dan tersirat," katanya.
Menurutnya, politisi dan pejabat publik yang memiliki sikap, keteguhan dan keberpihakan akan mampu mengelola dan keluar dari kondisi tersebut. Sebab, seorang pemimpin tidak dapat mengharapkan keputusan yang dibuatnya akan menyenangkan semua pihak.
"Seorang pemimpin harus teguh bersikap untuk berpihak terhadap kepentingan yang lebih besar. Dan salah satu sumber dari sikap, keteguhan dan keberpihakan tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang diperjuangkan oleh partai politik," katanya.
"Nilai-nilai kebajikan adalah pondasi yang mengubah seseorang dari politisi yang sekedar membela kelompok dan golongan menjadi seorang negarawan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Dan PAN di masa depan adalah partai yg mendukung transformasi para politisi menjadi negarawan," katanya.
Baca juga:
Sidang kedua praperadilan Komjen Budi digelar hari ini
BW sebut pelemahan KPK berlangsung sistematis, terstruktur & masif
Ical sangsikan info Buya Syafii soal Komjen Budi batal dilantik
Ical: Saya ingin KPK tetap ada
Pantun ala Menteri Susi soal kisruh KPK vs Polri
Mahasiswa Indonesia di Australia: Budi Anduk yes, Budi Waseso no!
Buya Syafii sebut Jokowi negarawan jika cepat atasi kisruh KPK-Polri
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan M. Hasan menjabat sebagai Kapolri? Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.