11 Juta lebih pemilih Pilkada Serentak terjaring coklit digelar KPU
11 Juta lebih pemilih Pilkada Serentak terjaring coklit digelar KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) serentak di 31 provinsi di Tanah Air. Gerakan coklit ini dilakukan untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagai persiapan Pilkada Serentak 2018.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) serentak di 31 provinsi di Tanah Air. Gerakan coklit ini dilakukan untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagai persiapan Pilkada Serentak 2018.
Komisioner KPU asal Kalbar Viryan Aziz mengatakan, gerakan coklit serentak dilakukan pada 20 Januari 2018. Ada 461.699 Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang bertugas untuk melaksanakan coklit tersebut.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
"Pencapaiannya adalah sebanyak 4.270.168 kepala keluarga telah melakukan coklit," kata Viryan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1).
Menurut dia, capaian lainnya 3.739.864 rumah melakukan coklit. Viryan menyebut ada temuan unik di lapangan yakni terdapat lebih dari satu kepala keluarga dalam satu rumah. Selain itu, ditemukan juga satu kepala keluarga memiliki sembilan istri.
"Kemarin pada saat gerakan pencoklitan di Surabaya ada 1 kepala keluarga itu istrinya 9," ucapnya.
Dari data yang diterima, lanjut dia, total pemilih pada pencoklitan awal 2018 ini sebanyak 11.292.585. Angka ini melampaui target yang dipasang KPU.
Di lapangan sendiri PPDP mengalami kendala yang cukup berat. Salah satunya masih banyak warga yang belum menyadari pentingnya pencoklitan. Warga kerap menutup pintu rumah saat petugas ingin melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih.
"Ini contoh sikap yang kurang baik. Ada warga yang bilang begini 'pak nanti kita kan bisa (memilih) juga meskipun enggak ada dalam daftar pemilih, kalau kita bisa bawa KTP kan bisa juga memilih’," ujarnya meniru pernyataan warga.
Selain menutup pintu, ujar dia, tidak jarang warga yang merasa risih dengan kehadiran PPDP melakukan tindakan tidak terpuji. Viryan mengingatkan, warga yang menolak berpartisipasi dengan pencoklitan bisa kehilangan hak pilih.
Viryan menuturkan, sesungguhnya gerakan pencoklitan serentak ini dilakukan guna mengevaluasi dana pemilih. Gerakan ini juga bisa meminimalisir masalah-masalah yang terjadi saat Pilkada berlangsung seperti PPDP fiktif, PPDP yang bekerja di belakang meja, PPDP bekerja di akhir waktu, dan PPDP yang bekerja tidak sesuai regulasi.
"Dengan gerakan pencoklitan serentak, masalah-masalah ini bisa diminimalisir," ujar dia.
Baca juga:
KPU larang Gus Ipul dan Khofifah pakai foto Jokowi saat kampanye
KPU dinilai bertele-tele jalankan putusan MK soal verifikasi faktual
Perubahan metode verifikasi dikhawatirkan pengaruhi kualitas Pemilu
Ganjar-Taj Yasin sudah lengkapi berkas pendaftaran Pilgub Jateng
Ibu Jokowi jadi yang pertama diteliti datanya oleh KPU Solo
KPU diminta tegas soal verifikasi faktual Parpol peserta Pemilu
'Partai kayak kapal selam, muncul ketika pemilu lalu tenggelam'