15 menteri gabung Timses Jokowi, kubu Prabowo bilang 'biar rakyat menilai'
Mantan Panglima TNI itu enggan menanggapi lebih jauh. Dia mencontohkan pegawai negeri sipil yang aturannya wajib netral dalam politik praktis. Mestinya kepala daerah melakukan hal serupa untuk mencerdaskan rakyat.
15 menteri kabinet kerja dilibatkan dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso menilai tugas pemimpin mestinya dijalankan sesuai konstitusi guna mencerdaskan rakyat.
"Enggak masalah, silakan saja karena setiap pemimpin itu ada tugas konstitusi. Tugas konstitusional pemimpin adalah mencerdaskan kehidupan rakyat. Ya rakyat yang menilai apakah seorang gubernur mendukung, mendeklarasikan, mencerdaskan rakyat atau enggak silakan nilai," kata Djoko di kediamannya Jl Bambu Apus Raya,Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (28/9).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi sebagai pemimpin koalisi Prabowo-Gibran? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi menjadi pemimpin koalisi Prabowo-Gibran? Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia tak menampik adanya usulan agar Jokowi menjadi pimpinan koalisi partai politik yang memiliki kesamaan visi dan misi.
Mantan Panglima TNI itu enggan menanggapi lebih jauh. Dia mencontohkan pegawai negeri sipil yang aturannya wajib netral dalam politik praktis. Mestinya kepala daerah melakukan hal serupa untuk mencerdaskan rakyat.
"Oh enggak silakan saja biar rakyat yang menilai, pegawai negeri sipil tidak boleh ikut tapi bupati Gubernur mendukung, silakan rakyat menilai, rakyat sudah cerdas," tandasnya.
Sederet menteri kabinet kerja dari partai politik dan profesional masuk barisan tim kampanye nasional calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Ini daftarnya:
Menteri dari parpol:
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)
2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)
5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)
6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly (PDIP)
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)
8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)
9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)
10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)
11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)
Menteri dari profesional:
12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
14. Menteri PAN-RB Syafruddin
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono
Baca juga:
Klaim tak punya dana, Timses Prabowo bantah pakai konsultan asing
Rachmawati ungkap konsultan asing di kubu Jokowi ikut amandemen UUD 1945
Koalisi Jokowi tuding kubu Prabowo pakai jasa konsultan asing sejak 2014
Soal dukungan ke Prabowo, Netty Heryawan sebut 'militansi emak-emak jangan diragukan'
Timses Jokowi: Membangun SDM tidak semudah membalikkan telapak tangan