3 Organisasi pendiri Golkar desak DPP segera gelar munaslub 15 Desember
Tiga organisasi pendiri Partai Golkar mendesak DPP segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengganti Setya Novanto selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2017.
Tiga organisasi pendiri Partai Golkar mendesak DPP segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengganti Setya Novanto selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2017. Tiga organisasi tersebut yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Agar proses pergantian Ketua Umum dapat berjalan secara demokratis dan terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar yang definitif," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Fatahillah Ramli kepada wartawan, Kamis (30/11).
Fatahillah menegaskan jika DPP Partai Golkar tidak segera membuat munaslub, maka ketiga ormas akan menggalang dukungan dari seluruh kader partai untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.
"Ketiga, kami nilai Partai Golkar harus dipimpin kader yang bersih, memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," tegasnya.
Terpisah, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MKGR, Chairuddin Simatupang menilai Golkar kini perlu mengambil langkah penyelamatan. Salah satunya dengan melakukan rekonsolidasi ideologi yang sudah mulai ditinggalkan partai tersebut.
"Golkar sudah mulai melupakan bahwa kekuatan partai adalah konsolidasi ideologi. Dasar perjuangan Golkar harus dibangkitkan lagi," ungkapnya.
Sementara, Ketua KOSGORO 1957, Lamhot Sinaga menyebut sesuai hasil rapat pleno DPP Partai Golkar (21/11) lalu, diputuskan jika Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) kalah dalam praperadilan maka harus mengundurkan diri.
Namun apabila Ketua DPR itu tidak mau mengundurkan diri, maka rapat pleno telah memutuskan untuk melaksanakan Munaslub.
"Opini publik atas kondisi Golkar yang tercoreng akibat kasus korupsi KTP Elektronik yang menjerat Novanto menyebabkan citra dan elektabilitas Partai Golkar menurun sangat drastis," tukasnya.