6 Hasil debat Hatta-JK
Hatta ingin keadilan hukum untuk semua lapisan rakyat. JK menilai HAM adalah dasar dari kepastian hukum.
Debat capres cawapres perdana yang diselenggarakan KPU telah berlangsung semalam di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6). Kedua pasangan berdebat terkait pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum.
Debat berlangsung sekitar 90 menit, dipimpin moderator Zainal Arifin Muchtar, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jika diperhatikan jalannya debat, pasangan Prabowo - Hatta terlihat lebih banyak berbicara strategis secara garis besar, sedangkan pasangan Jokowi - JK lebih pada detail teknis.
Berikut pemaparan para cawapres ketika ditanya soal pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih dan kepastian hukum:
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kenapa Prabowo Subianto begitu rileks menghadapi debat capres? "Beliau sangat rileks, sangat santai menghadapi debat ini, karena kan memang materinya beliau pasti sangat mengetahui dan menguasai ya," Habiburokhman menandasi.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
-
Apa yang di lakukan Prabowo saat mendampingi Jokowi dalam rapat? Ini setiap rapat ada rapat internal rapat-rapat terbatas, Pak Prabowo selalu mendampingi pak Presiden," kata Budi, saat diwawancarai kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3).
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
Hatta: Hukum tidak boleh tumpuk ke atas
Cawapres Hatta ingin mewujudkan keadilan di mata hukum. Dia mengatakan bahwa hak-hak warga negara jangan ada diskriminasi dalam hukum.
"Istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, tidak boleh apapun pun latar belakang, agama, pendidikan. Tidak boleh di negara Pancasila," kata Hatta.
JK koreksi pemerintahan SBY
Cawapres JK menyatakan jika mendapat amanah dari masyarakat untuk memimpin selama lima tahun mendatang, dia akan melakukan sejumlah koreksi atas program kerja yang telah dijalankan pemerintahan 10 tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, JK juga melancarkan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Contohnya dewasa ini ekonomi merosot, defisit banyak, produksi minyak turun, maka pemerintah yang akan datang harus perbaiki, tanpa itu negara tidak bisa berkembang," kata JK.
Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang mendukung reformasi penuh, JK meyakini harus adanya perbaikan di berbagai bidang, mulai masalah mental birokrasi, pendidikan hingga hukum.
"Itulah tugas pemerintah yang akan datang, bahwa itu butuh koreksi harus. Namun prinsip pokok tujuan harus dijaga," tegas JK.
Hatta sebut mandat presiden dari rakyat bukan parpol
Hatta mengingatkan bahwa presiden yang terpilih sebenarnya memegang mandat dari rakyat, bukan dari parpol.
"Karena itu jangan permisif, jangan tunduk pada partai koalisi," kata Hatta.
JK tanya Prabowo soal HAM
JK bertanya ke capres Prabowo Subianto soal penyelesaian hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dan masa mendatang. Prabowo menegaskan sudah bertanggung jawab atas itu semua.
"Kita bertanggungjawab. Penilaian ada pada atasan. Kalau bapak mau tahu ya silakan tanya atasan saya waktu itu," ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, soal pentingnya pendidikan di semua sektor. Dia mencontohkan sering petugas diberi perintah kemudian diberi sesuatu dinilai tidak tetap, petugas disalahkan.
"Diskriminasi harus kita lawan dan ujungnya kembali pendidikan. Semua urusan pendidikan," katanya.
Kabinet Prabowo-Hatta disusun bukan dari jatah parpol
Cawapres Hatta akan membentuk kabinet tidak hanya berdasarkan alokasi jatah parpol, yang tergabung dalam koalisi poros Gerindra.
"Yang terpenting memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik, kabinet ahli, zaken kabinet," kata Ketua Umum PAN ini.
Hatta juga berjanji akan melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaan pilkada dan pemilu legislatif. "Demokrasi harus sederhana, murah dan tidak membebani rakyat," kata Hatta.
JK: Pemimpin harus taat kepada HAM
Cawapres JK menilai penghargaan terhadap hak asasi manusia, merupakan pokok utama dari pelaksanaan kepastian hukum. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya.
"Kita bicara tentang kepastian hukum. Negara kita negara hukum. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan menghormati sesama manusia. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)," kata JK.