Airlangga Bantah Golkar Jadi Inisiator Revisi UU KPK
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah partai berlambang beringin menjadi inisiator revisi No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dia membantah menjadi pengusul utama bersama PDI Perjuangan.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah partai berlambang beringin menjadi inisiator revisi No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dia membantah menjadi pengusul utama bersama PDI Perjuangan.
Dia membantah telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memuluskan revisi itu.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kapan Airlangga menyampaikan klaim dukungan Partai Golkar untuk Prabowo-Gibran? Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran Partai Golkar dengan Prabowo-Gibran, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
"Saya katakan tidak ada pertemuan antara ketua umum Golkar dan PDIP. Saya tegaskan tidak ada pertemuan ketua umum Golkar dan PDIP," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
Airlangga menyebut, revisi UU KPK merupakan inisiatif Badan Legislasi yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR. Enam orang yang mengusulkan adalah Masinton Pasaribu dan Risa Mariska dari PDIP, Syaiful Bahri dari Golkar, Achmad Baidowi dari PPP, Taufiqulhadi dari NasDem, dan Ibnu Multazam dari PKB.
"Ini inisiatif anggota dewan," ucap Menperin itu.
Airlangga menegaskan kembali revisi tersebut menjadi inisiatif DPR karena semua fraksi sudah mengesahkan di Paripurna. Dia enggan menanggapi poin revisi, menurutnya nanti bakal dibahas.
"DPR sudah menyerahkan ke presiden kita tunggu saja," kata dia.
Baca juga:
Dewan Pengawas KPK Dinilai Mampu Kurangi Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Komisioner Sebut Keberadaan Dewan Pengawas Akan Perbanyak Birokrasi di KPK
Capim Firli soal Wacana Dewan Pengawas KPK: Tidak Masalah Jika untuk Memperkuat
Perumus UU KPK Sebut KPK Telah Menyimpang dari Tujuan Awal
Barisan Politikus yang Mendukung Kekuatan KPK Dipangkas
KPK Minta Menkum HAM Dengarkan Suara Rakyat Terkait Revisi UU KPK
Aksi Aktivis di Medan Pasang Spanduk Tolak Revisi UU KPK saat Rapat DPRD Sumut