Airlangga Tegas Capres KIB Harus Anggota Parpol yang Punya KTA
Airlangga mengatakan, sosok capres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun haruslah dari anggota partai politik yang memiliki KTA.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai sosok calon presiden (capres) haruslah merupakan anggota partai politik yang secara resmi memiliki kartu tanda anggota (KTA). Sebab, merujuk pada undang-undang (UU) untuk menjadi presiden harus diusung oleh partai atau gabungan partai politik.
Dia mengatakan, sosok capres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pun haruslah dari anggota partai politik yang memiliki KTA.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
"Namanya presiden kan politik, dan namanya pemilu juga partai politik, dan berdasarkan UU presiden harus didukung partai politik. Jadi jelas KIB harus orang yang berkecimpung di partai politik," katanya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Sabtu (22/10).
Airlangga pun menyebut percuma jika hidup dalam partai politik jika tak mengusung kader partai itu sendiri.
“Buat apa berpartai, partai itu ada KTA (kartu tanda anggota). Kalau mau masuk di KIB pegang KTA-nya dulu. Kaya masuk club house harus masuk dalam member, harus ada bayarannya, enggak ada yang gratis," tegasnya.
Kendati demikian, Menko Perekonomian ini mengakui, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan sosok capres yang akan diusung KIB. Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar KIB tidak sembrono dalam menentukan capres.
Namun, Airlangga mengaku bakal terus melibatkan Presiden Jokowi dalam penentuan capres. Bahkan, Airlangga mengklaim Jokowi sudah tahu kandidat capres yang bakal diusung oleh KIB.
“Kita pasti akan berkonsultasi dengan Pak Presiden. (Kandidat capres KIB) Presiden sudah tahu,” tutupnya.
(mdk/fik)