Akbar Tanjung Sebut KPK Harus Didukung Penuh Agar Pemerintah Bersih
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya tetap kuat. Akbar menilai, KPK memiliki peran signifikan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya tetap kuat. Akbar menilai, KPK memiliki peran signifikan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
"Kalau saya berpendapat, KPK tetap harus kita berikan dukungan penuh, karena membangun sistem pemerintahan kita yang bersih, berwibawa, dan efektif. Kita beri kepercayaan penuh kepada lembaga KPK itu. Itu saja," kata Akbar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (15/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Menurut Akbar, protes masyarakat yang menganggap KPK dilemahkan perlu diserap. Mantan ketum Golkar tersebut menilai beda pandangan antara elit dan rakyat adalah hal wajar.
"Ya kan demokrasi tidak bisa dihindari. Aspirasi rakyat kita berikan kebebasan untuk sampaikan untuk bangsa dan negara kenapa tidak. Itu saja yang penting, bisa saja ada perbedaan. Masyarakat juga bisa beda, sama petinggi politik," katanya.
Diketahui, belakangan ini ramai dibincangkan terkait Revisi Undang-Undang KPK. Pemerintah dan DPR berencana merombak sejumlah aturan yang telah diterapkan KPK saat ini.
Salah satu yang diubah adalah terkait penyadapan yang harus izin dari Dewan Pengawas. Kemudian, usulan adanya SP3 suatu kasus hingga pegawai KPK menjadi ASN (aparatur sipil negara).
Baca juga:
Sekjen PDIP Marah Pribadi Jokowi Diserang Gara-gara Revisi UU KPK
Sekjen PDIP Sarankan Pihak Tak Setuju Revisi UU KPK Lihat Audit BPK
Sekjen PDIP: Jokowi Tak Ingin Kekuasaan KPK Tanpa Batas
KPK Anak Kandung Reformasi, Trigger Penegak Hukum Lain agar Berbenah
Presiden Jokowi Terkesan Buru-Buru Revisi UU KPK
Mahfud MD: KPK Tak Bisa Kembalikan Mandat ke Presiden
'Kalau Benar Menguatkan KPK, Naikkan Anggaran 10 Lipat Seperti Janji Presiden Jokowi'