Alibi PPP minta Setya Novanto disanksi berat
Dimyati: Setya Novanto itu pelanggarannya berat atau sedang? Kalau berat ya berat, jangan sampai dibuat sedang.
Sebelum skorsing, dalam sidang pelanggaran etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto ada enam anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mengajukan sanksi berat diikuti pembentukan panel untuk memutuskan nasib Setya Novanto. Beberapa pihak curiga dengan penetapan sanksi berat sebagai bagian strategi 'ambil napas' menyelamatkan Setya Novanto.
Dengan sanksi berat maka harus dibentuk Pansel untuk menentukan apakah Setya Novanto bersalah atau tidak. Otomatis, Setya Novanto tidak langsung lengser dari kursi Ketua DPR.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Anggota MKD dari Fraksi PPP Dimyati Natakusumah salah satu yang menyampaikan agar Setya Novanto dijatuhi sanksi berat. Dia berdalih Setya Novanto telah melakukan pelanggaran etik. Sanksi berat dinilai keputusan yang tepat dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Sekarang kalau sedang, saya tanya, Setya Novanto itu pelanggarannya berat atau sedang? Kalau berat ya berat, jangan sampai dibuat sedang," kata Dimyati di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).
Jika Setya Novanto hanya diputuskan dikenakan sanksi ringan dan dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan DPR, Dimyati melihat ada peluang untuk kembali duduk di kursi Ketua DPR. "Nanti balik lagi jadi pimpinan. Masuk ke pimpinan MKD dan pimpinan lagi. Kalau sedang nanti balik lagi," kata Dimyati.
Sejauh ini MKD belum selesai menggelar rapat pengambilan keputusan untuk kasus pelanggaran etik Setya Novanto. Dia meminta semua pihak tidak berspekulasi. "Indikasi. Semua enggak boleh menyatakan terbukti. Ini kan baru konsinyering. Nanti putusannya oleh pimpinan," ucapnya.