Amien Rais minta PAN tarik diri, Sekjen tegaskan tetap dukung Jokowi-JK

Eddy menegaskan bahwa PAN masih setia pada pemerintahan Jokowi-JK. Serta terus mendukung rangkaian dan kebijakan legislasi dari pemerintahnya.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan hingga saat ini partainya masih akan tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatan 2019. Hal itu ia ungkapkan setelah Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menyarankan PAN tidak lagi mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Eddy menegaskan bahwa PAN masih setia pada pemerintahan Jokowi-JK. Serta terus mendukung rangkaian dan kebijakan legislasi dari pemerintahnya.

"Sampai saat ini kita tetap berkomitmen mendukung pemerintah sampai dengan tahun 2019," kata Eddy saat dihubungi, Jumat (3/11).

"Kita terbukti mendukung berbagai kebijakan pemerintah, baik dari aspek legislasi maupun melalui eksekutif-eksekutif PAN yang ada di daerah (para kepala daerah)," sambungnya.

Eddy pun meminta pada semua pihak untuk tidak menyalah artikan sikap PAN yang terkadang sering berseberangan dengan partai pendukung terhadap beberapa keputusan pemerintah. PAN kata Eddy masih akan tetap menjadi mitra yang loyal dan kritis dalam menyampaikan pandangan pada pemerintah.

"Jika dalam satu atau dua kesempatan kita berbeda pandangan, jangan langsung diartikan sebagai 'bersebrangan' dengan pemerintah. Kita adalah mitra yang loyal dan berkomitmen namun juga kritis dan obyektif dalam menyampaikan pandangan kami," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam beberapa pengambilan keputusan terkait pembuatan dan juga revisi Undang-Undang (UU) PAN memang cenderung memiliki pendapat yang berbeda dengan partai oposisi pemerintah lainnya. Mulai dari penetapan revisi UU Pemilu dan juga penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dalam penetapan ambang batas pencalonan Presiden PAN menolak usulan pemerintah yang menginginkan ambang pencalonan sebesar 20-25 persen. Kemudian saat Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas, PAN juga menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang menolak Perppu itu disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) juga sempat mengatakan bahwa sikap PAN yang bertentangan dengan pemerintah itu tidak etis untuk dilakukan oleh partai pendukung pemerintah. Mendengar celotehan dari JK, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais mengatakan bahwa memang sudah seharusnya PAN keluar dari partai oposisi pemerintah.

"Yang Betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar (dari partai pendukung pemerintah). Karena akan jadi beban sejarah," kata Amien di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

"Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang bukan Rakyat," ungkapnya.