Amunisi Fadli Zon tak pernah habis kritik pemerintahan Jokowi

Politikus Partai Gerindra itu melihat masih banyak kebijakan yang diambil tak sesuai keinginan rakyat.

2016-03-05 09:46:00

Wakil Ketua DPR Fadli Zon seperti tidak penah habis tenaga dan amunisi mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Gerindra itu melihat masih banyak kebijakan yang diambil tak sesuai keinginan rakyat.

Salah satu yang menjadi perhatian Fadli Zon adalah kasus mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pertimbangan kepastian dan penegakan hukum juga harus diperhatikan.

"Jangan jadi jalan keluar yang dipaksakan. Ini bahaya bagi sistem hukum dan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum," tegasnya.

Menurut Fadli, bagi yang perkaranya dikesampingkan, secara implisit diduga bahwa pihak yang diperkarakan memang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah melalui proses penyidikan di Kepolisian dengan barang bukti. Serta sudah dilimpahkan ke kejaksaan walaupun belum tentu bersalah.

Dia melihat, dalam kasus AS dan BW, deponering akan jadi beban hukum dan beban moral bagi keduanya. "Ini tidak bagus bagi keduanya dan tidak membuat mereka bersih dari dugaan kesalahan. Sehingga deponering hanya akan menjadi catatan sejarah mereka. Deponering jangan sampai mengganggu keadilan hukum dan menjadi yurisprudensi ke depannya," jelas Fadli.

Fadli punya amunisi lain untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Dia mengkritik Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sengaja dimasukkan dalam kabinet agar bertindak vokal. Maka dari itu dia tak heran berujung seteru dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait rencana pembangunan kilang gas abadi di Lapangan Gas Abadi Blok Masela.

Perdebatan tersebut menyoal pembangunan kilang lepas pantai atau offshore, sementara Rizal Ramli mendukung pembangunan di darat atau onshore. Menanggapi hal tersebut menurut Fadli justru memunculkan kultur yang buruk di pemerintahan.

"Tapi memang ada menteri yang saya kira seperti itu membuat suatu kegaduhan beberapa kali yang lalu juga, saya nggak tau apa maksudnya seperti itu. Apakah ini disengaja oleh presiden saya tidak tahu. Tapi kalau itupun disengaja, saya kira strategi yang salah. Karena ini memberi sinyal yang buruk bagi investor, calon investor, para pengusaha. Karena mereka akan menganggap bahwa pemerintahan ini tidak jelas," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/3).

Menurutnya,salah satu masalahnya ialah basic leadership Presiden Jokowi yang tergolong lemah. Padahal menurutnya masalah ini bisa diselesaikan dengan simpel.

"Leadership itu nggak ada sekolahannya. Itu dari suatu proses. Ini kejadian bukan sekali, berulang dan bisa terjadi ulang lagi. Saya kira ini masalah leadership saja kok, bagaimana melakukan suatu manajemen terhadap kabinet yang saya kira sangat simpel," tuturnya.

Fadli berujar, dalam rapat internal kabinet bisa dipertegas tugas masing-masing kementerian. Selain itu perlu juga dijelaskan bahwa menteri hanyalah pembantu presiden yang berfungsi untuk melakukan kerja teknis.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli untuk tidak saling berseteru dan buat gaduh. Jokowi juga mengingatkan agar para Menteri tak saling mengklaim sebuah keputusan yang belum diputuskan presiden, termasuk keputusan pengembangan blok masela di Maluku.

"Jangan ributkan sesuatu yang belum tuntas, yang belum saya putuskan. Ini sebuah pekerjaan besar. Saya perlu banyak dengar dari kiri, kanan, atas, bawah. Kalau hal kecil langsung saya putuskan," kata Jokowi usai meninjau persiapan KTT OKI ke-5 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).

Jokowi juga menegaskan, sebaiknya para menteri hanya fokus untuk bekerja, bukan hanya saling serang dan membuat kegaduhan.

"Bahwa para menteri harus fokus pada kerja, bekerja, pelayanan, kerja nyata untuk masyarakat," tegasnya.

(mdk/noe)