Analisis: Jika PDIP Putuskan Merapat ke Kubu Prabowo

MK telah menolak seluruhnya gugatan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres 2024. Otomatis, Prabowo-Gibran resmi menjadi pemenang pemilu.

Sikap PDIP kini paling dinanti publik. Apakah bakal bergabung dengan Koalisi pemenang Pilpres 2024?

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, apabila nantinya PDIP memutuskan bergabung dengan Prabowo, maka ada sejumlah analisa.

Menurut Airlangga, sikap tersebut bisa dilihat dari kondisi global maupun dalam negeri.

Dengan pertimbangan yang jernih dan hati-hati terkait kepentingan nasional.

Airlangga mengatakan, alasan paling logis apabila PDIP merapat ke kubu pemenang adalah karena relasi politik yang baik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.

“Bahkan Prabowo pernah maju menjadi kandidat Wapres dari Kandidat Presiden Megawati Soekarnoputri pada momen Pilpres 2009,” kata Airlangga.

Sementara itu Airlangga melihat peluang PDIP Gabung Prabowo sangat Terbuka. Sebab, ada sinyalemen dari Prabowo untuk menerima dengan tangan terbuka PDI Perjuangan.

“Kemungkinan posisi politik PDIP ini diambil sepertinya tidak dapat dilepaskan dari analisis interaksi antara situasi global dan domestik dalam kerangka stabilitas sosial Indonesia dalam turbulensi ekonomi-politik yang begitu kencang,” tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, berbagai macam situasi dunia yang tidak menentu terutama terkait dengan warisan efek krisis Covid-19 yang masih berpengaruh secara ekonomi.

Maupun perkembangan geo-politik global terkait dengan Perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda dan diikuti dengan potensi perang yang melibatkan Palestina-Israel-Iran yang membuka ruang kemungkinan akan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia akan membawa efek yang besar secara global, termasuk juga Indonesia.

“Seperti gangguan rantai pasok (supply chain) pangan, laju investasi, daya tukar mata uang sampai dengan hambatan kemungkinan pelemahan pertumbuhan ekonomi global maupun nasional,” jelas Airlangga.

Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini, maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik.

Kata Airlangga, berbagai hal tersebut sudah menjadi bagian dari kalkulasi politik elite seperti dapat dilihat pada pesan dari Prabowo Subianto kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi ke jalan saat pembacaan putusan MK.

“Pembacaan politik serupa sepertinya juga menjadi kalkulasi yang menjadi pertimbangan dari PDI Perjuangan dalam menimbang posisi politiknya,” terang Airlangga.

Hal tersebut, ujar Airlangga, sepertinya akan dibangun berdasarkan pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi kemungkinan goncangan-goncangan sosial yang banyak disulut oleh dinamika geo ekonomi politik dunia.

Sementara itu terkait kalkulasi atas masa depan demokrasi Indonesia, Airlangga Melihat, pertimbangan PDIP maka pembacaan situasi global dan nasional seperti yang berlangsung di atas memperlihatkan bahwa kondisi yang berlangsung tidak berada dalam situasi normal.

Pembacaan PDIP terkait situasi demokrasi dalam kondisi saat ini membutuhkan keseimbangan antara demokrasi dalam situasi yang kondusif untuk menjaga soliditas kebersamaan untuk melampaui potensi krisis.

“Dengan mengambil opsi di luar oposisi politik, PDI Perjuangan menjaga agar partai jangan sekadar mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah,” tutur Airlangga.

Sehingga, tambah dia, legitimasi pemerintah untuk menangani kondisi krisis akan tetap terjaga. Jalan politik yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan jika benar bergabung dengan koalisi pemerintah adalah tetap mengawal dan memberi masukan dalam relasi yang lebih dekat dengan pemerintah terkait dengan isu-isu demokrasi.

“Sekaligus berkontribusi sebagai bagian yang memiliki otoritas politik dan melakukan eksekusi politik dalam posisi sebagai bagian dari lembaga eksekutif,” kata Airlangga.

Dengan kekuatan politik sangat besar sebagai pemenang Pileg 2024 perolehan 17% suara, maka posisi bargaining politik PDIP dalam kubu kekuasaan tentu akan sangat signifikan.

Sekaligus sangat menguatkan koalisi pemerintah dalam pengelolaan negara dalam pemerintahan yang akan terbentuk.

“Hal yang menjadi catatan adalah pada momentum yang tepat bagi arah terbentuknya negosiasi dan rekonsiliasi politik di antara PDI Perjuangan dengan koalisi pemenang Pilpres 2024,” tutup Airlangga.