Andra Soni Janji Bikin Pemprov Banten Anti Korupsi dan Tanpa Dinasti
Andra mengatakan, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi.
Cagub Banten nomor urut 02, Andra Soni, berjanji akan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, terbuka dan bertanggung jawab, jika dia terpilih dan mendapat amanah rakyat.
Anak yang lahir dari keluarga petani hingga pernah menjadi kuli bangunan itu mengaku, menjadi Cagub Banten 2024 bersama Dimyati Natakusumah merupakan suatu anugerah yang tidak pernah dia impikan.
- Andra Soni Janjikan Rp300 Juta per Desa jika Menang Pilkada Banten 2024
- Harapan Kaum Buruh di Banten kepada Andra Soni: Perbaikan Kesejahteraan
- Aliansi Serikat Buruh Tangerang Deklarasi Dukung Andra Soni-Dimyati di Pilkada Banten
- Batal Didukung Golkar di Pilkada Banten, Andra Soni: Dokumen Dukungannya Sudah Saya Kembalikan Semalam
“Insya Allah, Andra Soni berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan tanpa dinasti dan korupsi, Insya Allah. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan," ujar Andra, Senin, (14/10).
Menurut mantan Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 itu, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi.
Padahal, Banten hanya selemparan batu dari Jakarta selaku ibu kota negara. Namun masih banyak ketimpangan, khususnya antara Banten Utara dengan Banten Selatan.
"Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insya Allah saya istiqomah. Salah satu yang memperlambat Provinsi Banten adalah korupsi, karena dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang segitu tuh harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi," jelasnya.
Libatkan KPK dan Polri
Ketua Gerindra Banten itu mengatakan, untuk pemberantasan korupsi, dia akan melibatkan KPK, Polri hingga Kejaksaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.
Sehingga pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah bisa dipantau, sehingga bisa mencegah penyelewengan.
"Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab, kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita," ujar dia.
Andra Soni mengatakan dengan APBD Rp12 triliun, harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat. Jika melihat Kabupaten Lebak yang kuasnya 3.700 kilometer persegi dan Kabupaten Pandeglang seluas 2.900 kilometer persegi, Pemprov Banten belum berniat banyak untuk kedua daerah tersebut.
Sementara, Kota Tangerang Selatan dengan luas 147 kilometer persegi, menjadi lebih berkembang dengan keterlibatan aktif pihak swasta.
Pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.
"Oleh karena itu kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten," ucapnya.