Bacagub Koster Setuju Kampanye Tanpa Baliho: Supaya Wisata Bali Apik dan Tidak Carut Marut
Supaya Bali yang menjadi destinasi wisata ini lebih apik dan tidak terlalu carut marut dengan adanya baliho," kata Koster
Bakal Calon Gubernur (Cagub) Bali, Wayan Koster yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat mendukung soal gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali yang mengusulkan kampanye tanpa menggunakan atribut baliho.
"Saya setuju sekali dengan gagasan KPU tidak ada baliho. Sebenarnya saya lebih dulu (mengusulkan) dari KPU tanpa baliho. Karena saya sudah satu periode jadi gubernur, enggak perlu baliho," kata Koster saat ditemui di Kantor DPD PDIP Bali, di Denpasar, Rabu (28/8).
- Akhir Tahun Makin Dekat, Ini 7 Destinasi Wisata di Indonesia yang Wajib Kamu Kunjungi Selain Bali
- Peta Wisata Bali yang Indah dan Menakjubkan, Cocok Jadi Pilihan Libur Akhir Pekan
- Pantai di Bali Kembali Dipenuhi Sampah, 300 Ton Sudah Diangkut
- Ternyata Butuh Waktu 15 Tahun Bikin 5 Destinasi Wisata Setara Bali
Ia menilai, gagasan kampanye tanpa baliho itu paling tidak ada unsur pengendalian sampah dan Pulau Bali lebih tertata rapi dan bersih dari baliho parpol saat kampanye.
"Iya paling tidak ini kan ada unsur pengendalian oleh KPU. Supaya Bali yang menjadi destinasi wisata ini lebih apik dan tidak terlalu carut marut dengan adanya baliho," imbuhnya.
Sementara, terkait saat ini ada sejumlah baliho dirinya dengan cawagub I Nyoman Giri Prasta. Menurutnya bakal diterbitkan oleh aparat. "Iya kan baliho bukan pilkada. Nanti aparat yang akan menertibkan," ungkapnya.
Selain itu, Koster juga setuju dengan konsep KPU Bali soal skema debat di Pilgub Bali nanti, yaitu debat dengan mengusung konsep Balinese atau kearifan lokal yang akan digelar di sebuah wantilan atau balai khas Bali yang berukuran besar dan debat tidak dihadiri penonton yang banyak.
Konsep debat tersebut, ialah duduk bersila di wantilan dan biasanya digunakan pada saat penentuan pemimpin desa atau tokoh adat di Bali. Konsep ini mengutamakan budaya sopan-santun, santai dan beretika dan tanpa podium.
"Sangat bagus. Karena semakin dekat dengan rakyat bawah. Itu kan rill masalah kita kan di masyarakat, di desa-desa dan di banjar. Kita ikuti aturan KPU saja. Karena KPU sudah punya aturan, iya harus dijalankan kita sebagai peserta pilkada, iya harus ikut," ujarnya.
KPU Bali Usul Kampanye Tanpa Baliho di Bali
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan mengusulkan agar saat kampanye pada pemilu untuk partai tidak perlu menggunakan baliho karena dinilai hanya buang-buang uang negara.
Lidartawan menawarkan, kepada seluruh ketua partai di Bali agar membuat perubahan saat pemilu dengan tidak perlu memasang baliho tapi lebih kepada pemanfaatan teknologi.
"Kampanye, bagaimana kita membuat sebuah perubahan di Bali ini, tidak usah pakai baliho. Kita pakai yang lain, karena pemasangan baliho menyulitkan banyak orang terutama Bawaslu yang harus menghitung satu persatu (Baliho) di desa, itu lebih atau tidak," kata dia, saat memberi sambutan di acara Deklarasi dan Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2023, di Denpasar, Bali, Selasa (14/2) lalu.