'Bagi PDIP kapasitas & kapabilitas JK sebagai cawapres Jokowi adalah sosok ideal'

Namun, Basarah mengakui untuk mencalonkan JK menjadi cawapres Jokowi terbentur aturan konstitusi, yaitu Pasal 7 UUD 1945.

2018-04-26 15:47:18

Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi tokoh yang paling banyak dipilih responden menjadi calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan survei Litbang Kompas. JK dipilih oleh 15,7 persen responden.

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya dan koalisi sepakat JK adalah sosok ideal pendamping Jokowi.

"Memang bagi PDIP kapasitas dan kapabilitas pak JK sebagai cawapres jokowi di pilpres 2019 yang akan datang adalah sosok dan figur-figur yang ideal. Yang memang saya kira PDIP dan juga saya kira partai-partai politik lain punya pemikiran yang sama," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Namun, Basarah mengakui untuk mencalonkan JK menjadi cawapres Jokowi terbentur aturan konstitusi, yaitu Pasal 7 UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur batas maksimal seseorang bisa menjabat selaku presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode jabatan. Perdebatan soal aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden mulai bergulir di antara pakar hukum tata negara.

"Karena masih ada yang menafsir bahwa pengertian yang terkandung di dalam pasal 7 UUD 1945, mengenai jabatan presiden dan wapres, yang dikatakan hanya dapat dipilih dalam satu periode, memiliki tafsir yang berbeda-berbeda di kalangan pakar hukum tata negara," ujarnya.

Selain UUD 1945, pencalonan JK juga terhalang aturan pasal Pasal 169 huruf n tentang persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. PDIP tidak berniat melakukan uji materi UU Pemilu untuk bisa mencalonkan JK sebagai cawapres Jokowi.

"Tentu kita hormati ya. Kita hormati aspirasi hukum yang berkembang di antara unsur-unsur masyarakat untuk melakukan JR (Judicial Review) terhadap ketentuan UU pemilu yang mengatakan tentang masa jabatan presiden itu," tuturnya.

Namun, kata Basarah, PDIP akan mengamati perkembangan apakah Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan fatwa terkait aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

"Dan saya berharap semua pihak menghormati langkah hukum yang diambil oleh unsur-unsur masyarakat kita yang melakukan JR kepada MK," katanya.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, sejauh ini peluang semua figur baik partai maupun non partai masih sama untuk menjadi cawapres Jokowi. Nama-nama sosok yang dikaji PDIP menjadi cawapres Jokowi belum mengerucut.

"Semua cawapres kami anggap miliki peluang yang sama untuk dikaji, didalami, untuk sampai nanti saatnya direkomendasikan kepada pak Jokowi untuk dipertimbangkan," ujar Basarah.

Baca juga:
Hadi Tjahjanto dinilai berpeluang jadi cawapres Jokowi
Akbar Tandjung: Cak Imin punya potensi menjadi wapres
Usai temui Akbar Tandjung, Cak Imin makin yakin jadi Cawapres di Pilpres 2019
Cak Imin temui Akbar Tandjung konsultasi soal Cawapres Jokowi
Kalau cuma mau bilang jadi cawapres, safari Cak Imin dinilai PPP tak perlu

(mdk/rzk)