Bahlil Tak Masalah Kabinet Prabowo-Gibran Diisi 44 Menteri: Setiap Pemimpin Punya Style Berbeda
Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku tidak masalah jika jumlah menteri bertambah di era Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kebutuhan percepatan.
Dia mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden. Karena itu, dia pun menyerahkan semuanya kepada Prabowo Subianto yang akan menjabat mulai pada 20 Oktober mendatang.
- Jumlah Kementerian Era Pabowo Bakal Ditambah 10 Jadi 44, Bahlil: Masing-Masing Pemimpin Punya Style Berbeda
- Jika Diminta, Jokowi Tak Masalah Memberi Saran Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran
- Ditanya soal Kabinet Baru, AHY: Saya Sudah Menghadap Pak Prabowo
- Kabinet Jokowi Diterpa Isu Para Menteri Mundur
"Nggak ada masalah kok, tinggal tupoksinya saja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9).
Bahlil yakin Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelum menambah jumlah menteri. Sebagai ketua umum partai, dia mengaku sudah berkomunikasi mengenai hal itu.
Namun, dia meminta agar publik menunggu kepastian jumlah menteri yang akan ditetapkan maupun yang akan didapat oleh Partai Golkar.
"Ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," katanya, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkap, bakal ada 44 menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Informasi tersebut, dia dapatkan di banyak warung kopi.
"Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari (total) 34 (menteri) menjadi 44 (menteri),â kata Bamsoet, saat membuka Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) malam.
Saat menyapa ke Nusron Wahid, Bamsoet pun berkelakar bahwa Nusron termasuk salah satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang menjadi Menteri Ketenagakerjaan walaupun ingin sebagai Menteri Perhubungan.
Selain Nusron, Bamsoet pun mengenalkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagai salah satu kandidat menteri. Tak hanya itu, Bamsoet bahkan menyebut PAN mendapat lima jatah menteri kabinet Prabowo-Gibran.
âPembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri. Jadi, salah satunya adalah Mas Viva Yoga,â ujarnya.
Sebagai informasi, kini Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang.
Dalam RUU tersebut, perubahan-perubahan muatan dalam pasal sudah diputuskan dalam rapat panitia kerja (panja). Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan pasal yakni Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, kemudian disisipkan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
- Banggar DPR Percaya Pemerintahan Baru akan Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan
- Survei Poltracking: Khofifah 57,3%, Tri Rismaharini 22,7% dan Luluk Nur Hamidah 2,2%
- Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran
- Aurelie Moeremans, Dari Model Berbakat hingga Aktris Layar Lebar, Perjalanan Penuh Lika-liku
- Potret Rumah Gubuk Berdinding Bambu Berlantai Tanah Milik Pria Beristri Dua, Tempat Tidurnya Bikin Salfok
Berita Terpopuler
-
Pramono Anung Mundur dari Seskab, Istana Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Terjadi
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah Bocorkan Rencana Jokowi Usai Purnatugas: Tidur Dua Minggu di Solo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Gus Miftah: Jokowi Ingin Pengasuh Pesantren Jaga Masa Transisi ke Pemerintahan Prabowo
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Data NPWP Jokowi, Gibran dan Kaesang Diduga Bocor, Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Lakukan Penyelidikan
merdeka.com 19 Sep 2024 -
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024