Bahlil Soal Pembatasan BBM Pertalite 1 Oktober: Aturan Masih dalam Pembahasan, Jangan Berspekulasi Apa-apa
Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan pembatasan BBM subsidi per 1 Oktober 2024 mendatang masih dalam tahap pembahasan. Dia pun tak ingin publik berspekulasi berlebihan soal rencana kebijakan tersebut.
Jawaban itu diberikan pasca Pertamina bersiap untuk menerapkan program BBM tepat sasaran untuk penyaluran Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Solar selaku Jenis BBM Tertentu (JBT).
"Jadi, untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi belum ada aturan itu dan belum ada diterapkan. Biar clear, masih dalam pembahasan. Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," kata Bahlil setelah Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9).
Bahlil berjanji akan mengumumkannya jika aturan pembatasan BBM Pertalite dan Solar sudah siap dilaksanakan. Nantinya, dia tak ingin bahan bakar subsidi diberikan kepada orang yang tak berhak menerimanya.
"Yang jelas BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran. Jangan orang seperti saya dikasih BBM subsidi dong, enggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan," tegasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memastikan angka penyaluran dan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia tetap sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah. Di tengah adanya isu pembatasan penyaluran yang bakal dicanangkan pemerintah.
Pastikan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, pihaknya terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite. Sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.
"Pertalite adalah salah satu BBM subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran. Antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri," bebernya beberapa waktu lalu.
"Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," ungkap Heppy.
Heppy mengutarakan, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.
"Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengindentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite," tutur dia.
Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.
"Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave q yakni Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur," pungkas Heppy.
- Survei LSI: Elektabilitas RIDO Tergerus jika Anies Dukung Pramono-Rano Karno
- Tersangka Persetubuhan Anak Tetap Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Singkawang
- FOTO: Aksi Jupiter Aerobatic Team Bikin Mata Dunia Berdecak Kagum Saat Membuka Bali International Airshow 2024
- Munaslub Kadin Diduga Upaya Menggusur Arsjad Rasjid karena Pernah Jadi Ketua Tim Ganjar-Mahfud
- Ridwan Kamil Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga bagi Warga Jakarta Terdampak PHK
- Maulandy Rizki Bayu Kencana
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
