Esdm

Yuliot melakukan peninjauan ke Integrated Terminal Pontianak, SPBE Pesona Asia Gas, dan SPBU 64.78.203 Pontianak.

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Yuliot membuka tangan kepada pihak investor, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, untuk membangun perusahaan patungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3).

Untuk menjalankan ketentuan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengeluarkan aturan soal HBA melalui keputusan menteri (kepmen).

Dadan menyebut hasil uji sampe BBM tersebut bakal dikeluarkan pada Jumat hari ini. Namun, dia tak menyebut pasti detil waktunya seperti apa.

Sebagai informasi, pasal terkait power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) menuai perdebatan.

Meskipun begitu, dia menekankan aturan tersebut harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Bahlil berpesan kepada tiga pejabat baru SKK Migas, agar target lifting minyak sebesar 650 ribu bph di 2025 bisa tercapai.

Perubahan aturan ini banyak dampaknya. Salah satunya adalah stabilkan harga batu bara.

Bahlil mengatakan, pembangkit listrik batu bara yang belum mengalami pensiun dini saat ini masih tetap dapat beroperasi.

Bahlil menyebut bahan baku tebu untuk pembuatan bahan bakar nabati tersebut berasal dari wilayah di pulau Jawa hingga Merauke.

Seperti pada 2024, realisasi lifting minyak sekitar 571,7 ribu barel per hari. Jumlah itu jauh di bawah target APBN 2024 yang dipatok 635 ribu barel per hari.

Bahlil menyatakan, dirinya tidak akan pilih kasih dalam mencabut izin pengelolaan blok migas yang mandek.

Pengoperasian WK migas baru jadi salah satu kunci untuk mengejar target swasembada energi. Terlebih angka lifting migas terus menurun setiap tahunnya.

Bahlil mengatakan kedaulatan energi merupakan tugas yang tidak mudah.

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Wilayah yang masuk ke kategori rawan adalah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Karanganyar, Jawa Tengah dan lainnya.

Kecukupan stok BBM terjaga berkat langkah antisipatif yang telah pemerintah lakukan.

Keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).