Menteri Bahlil Ancam Cabut Izin Blok Migas Tak Kunjung Produksi: Dunia Usaha Jangan Atur Negara

Bahlil menyatakan, dirinya tidak akan pilih kasih dalam mencabut izin pengelolaan blok migas yang mandek.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bakal mengevaluasi wilayah kerja (WK) atau blok migas yang tak kunjung berproduksi, meski telah mengantongi persetujuan Plan of Development (PoD).

Bahkan, dia mengancam akan mencabut izin pengelolaan WK migas yang belum menghasilkan produksi selama 20 tahun lebih. Namun, Bahlil tak merinci nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dimaksud. 

"Kalau itu perlu dicabut, ya dipertimbangkan untuk kita clear-kan. Artinya, kita pro sama dunia usaha, kita dukung dunia usaha, tapi jangan dunia usaha mengatur negara," tegas Bahlil saat melantik sejumlah pejabat baru di lingkup Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).

Bahlil menyatakan, dirinya tidak akan pilih kasih dalam mencabut izin pengelolaan blok migas yang mandek. Bahkan untuk KKKS yang berstatus sebagai perusahaan pelat merah besar.  

"Apalagi kalau wilayah kerja sudah 20 tahun lebih sudah kita kasih, enggak produksi-produksi. Negara butuh. Tidak pandang bulu, mau punya BUMN mau punya swasta, harus ditertibkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supaya kita kerjasamanya enak," tuturnya. 

Target Lelang 60 WK Baru

Pada saat yang sama, Bahlil turut meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM yang baru untuk menyelesaikan proses lelang 60 WK migas pada 2027. Target waktu itu lebih cepat satu tahun dari rencana awal, yakni pada 2028. 

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu menilai, pengoperasian WK migas baru jadi salah satu kunci untuk mengejar target swasembada energi. Terlebih angka lifting migas terus menurun setiap tahunnya. 

"Tugas bapak (Dirjen Migas) berat. Lifting kita tiap tahun menurun terus. Konsumsi kita tiap tahun naik kalau tidak dikonversi jadi bioetanol," kata Bahlil.

Oleh karenanya, ia meminta Dirjen Migas baru berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Djoko Siswanto, untuk lebih cepat menuntaskan lelang 60 WK migas. 

"Menyangkut minyak, ada sekitar 60 wilayah kerja yang akan kita tenderkan sampai dengan 2028. Saya minta 2027, dari 60 itu semua sudah ditenderkan. Jangan ditahan, semua dijalankan," serunya.