Bambang Soesatyo klaim Jokowi tak tahu Menkum HAM sahkan kubu Agung

Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tanpa melalui persetujuan Jokowi.

Fraksi partai politik di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melayangkan peringatan ke Menkum HAM Yasonna Laoly akibat mengakui kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono. Peringatan dari KMP tersebut, diberi judul 'Begal Demokrasi' untuk menyindir Yasonna yang kebijakannya membuat kisruh di tubuh Golkar dan PPP semakin bergejolak.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo yakin peringatan yang dilayangkan KMP ke Menkum HAM Yasonna akan disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu, kata dia akibat keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar Agung Laksono tidak melalui persetujuan Jokowi.

"Bahkan Presiden Jokowi menurut informasi yang kami terima tidak mengetahui tindakan Laoly yang memihak terhadap salah satu kubu," kata Bambang saat konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

Selain itu, KMP yakin Menkum HAM telah menabrak undang-undang lewat keputusan mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuziy yang masih bermasalah. Apalagi menurut Bambang keputusan Menkum HAM Yasonna berbeda jauh dari amar putusan Mahkamah Partai Golkar.

"Kami mengingatkan Menkum HAM bahwa negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Sebagai Menteri Hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak undang-undang," pungkas dia.

Baca juga:
Merasa senasib, PPP kubu Romi mau bertemu Golkar kubu Agung
Romi larang kader PPP dukung hak angket Menkum HAM
Protes soal Golkar dan PPP, KMP sebut Menkum HAM 'Begal Demokrasi'
Agung Laksono tak gentar dipolisikan loyalis Ical
Agung segera copot ketua fraksi Golkar DPR Ade Komarudin
Dukung Jokowi-JK, Golkar kubu Agung ikhlas tak dapat kursi menteri
Menkum HAM sarankan kubu Ical gabung, lawan Agung dkk di munas 2016