Bansos Jokowi Jelang Pilpres Dikritik, Erick Thohir: Apa yang Salah?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku heran adanya kritik dalam pembagian bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, hal ini salah satu bentuk untuk mengintervensi angka kemiskinan.

Untuk itu, Erick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT. Dia mengatakan saat ini ada 20,2 juta keluarga tak mampu yang membutuhkan bansos dan BLT pemerintah.

"Kita sama-sama memastikan intervensi untuk kemiskinan ini kita jaga. Ya hari ini sedang ada isu bansos, BLT, apa yang salah? Ketika keluarga yang tidak mampu yang jumlah 20,2 juta, memang mau kita diamkan saja? Ketika kita bisa duduk di tempat ini, minum, makan, bagaimana saudara-saudara kita? Apa yang salah?" jelas Erick dalam acara 'Memilih Masa Depan' di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).

Dia menyampaikan bansos dan BLT merupakan kebijakan yang sudah diambil dan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama bertahun-tahun. 

Erick menilai sudah sewajarnya pemerintah memikirkan masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan bantuan.

"20,2 juta (keluarga) yang tidak mampu, kita bantu pangannya, dibantu kehidupannya, dengan uang. Wajar. Tidak mungkin kita sebagai bangsa hanya mikirin yang besar saja tetapi yg menengah kecil ditinggalkan, tidak mungkin," ujarnya.

Di sisi lain, Erick menuturkan hal inilah yang membuat pemerintah terus mendorong pembiayaan UMKM ultramikro yang saat ini jumlahnya mencapai 1.600. Dia menekankan komitmen pemerintah menekan angka kemiskinan di Indonesia.

"Kemiskinan kita tanggulangi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, membantu yang kecil, menjaga yang kurang mampu dengan kebutuhan. Dan tentu yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan," 

tutur Erick.

merdeka.com

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan yang dibagikan mulai Januari hingga Maret 2024 sudah disetujui DPR RI.

Adapun anggaran untuk bantuan ini sebesar Rp11,2 triliun.

"Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR apbn itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita (pemerintah) sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," jelas Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (2/2).

Dia membantah penyaluran bansos dari pemerintah tersebut dipolitisasi jelang Pemilu 2024. Jokowi menyebut pemerintah telah menyalurkan sejumlah bansos kepada masyarakat sejak September 2024.

"Oh udah dari dulu (bansos). Ini kan (bansos) sudah dari September," ujarnya.

Jokowi menjelaskan penyaluran bansos baru senilai Rp600.000 untuk tiga bulan dikarenakan adanya kenaikan harga beras di seluruh negara.

Selain itu, kata dia, pemerintah ingin memperkuat daya beli rakyat yang kurang mampu.

"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan (bansos tambahan)," tutur Jokowi.