Bantah SBY, BIN bilang 'tidak ada perintah dukung siapapun di Pilkada'
Jika benar ada kekurangan, Wawan menyarankan SBY mengadu langsung kepada penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, aduan tersebut juga harus disertai bukti valid.
Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto menegaskan sejauh ini pihaknya netral di Pilkada 2018 maupun Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tidak ada perintah dari pimpinan BIN agar anggota mendukung peserta Pemilu.
"Perintah pimpinan BIN kepada anggotanya jelas, BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapa pun dalam Pilkada maupun Pileg dan Pilpres," kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto kepada merdeka.com, Minggu (24/6).
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Siapa Serka Sudiyono? Serka Sudiyono adalah anggota TNI yang bekerja sebagai Babinsa di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Rembang.
-
Kapan Try Sutrisno menjadi ajudan Presiden Soeharto? Berkat rekam jejaknya di bidang militer, pada tahun 1974 Try terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Apa yang diusung Prabowo Subianto dalam acara tersebut? Ketua Umum Pilar 08, Kanisius Karyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 70 ribu lebih peserta ini merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam menjaga dan merawat Persatuan Indonesia, sejalan dengan Sila ke-3 Pancasila.
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
Jika benar ada kekurangan, Wawan menyarankan SBY mengadu langsung kepada penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, aduan tersebut juga harus disertai bukti valid.
"Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu atau Panwaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut," imbuh dia.
Dia melanjutkan, prinsip BIN hanya menaati perintah konstitusi yakni mengamankan dan mengawal tahapan Pemilu agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Wawan juga meminta seluruh peserta maupun stakeholder dalam Pilkada harus menerima kekalahan secara terhormat.
"Siapapun pemenangnya ya harus ditegakhormati. Pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di Pemilu," ucapnya.
Lebih lanjut, Wawan memaparkan, di intelijen juga terdapat sistem pengawasan, yakni pengawasan internal di inspektorat maupun DPR. Secara berkala Komisi I DPR yakni mitra BIN juga melakukan rapat dengar pendapat (RDP) jika ada hal-hal krusial yang harus dipecahkan.
"Jadi jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yg berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," tandas Wawan.
Sebelumnya, SBY mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat.
"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Dirinya menyampaikan, keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri dan BIN dapat menjaga netralitas dalam kontestasi politik di negeri ini.
"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebut Presiden keenam RI itu.
Baca juga:
SBY sebut rumah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi digeledah, ini fakta versi PDIP
Soal pengecekan rumah dinas Wagub Jabar, SBY diminta tidak main drama
Demokrat sebut SBY tak sebar hoaks soal penggeledahan rumah dinas Demiz
Demokrat: Silakan Pemprov Jabar membantah, tapi Demiz merasa digeledah
PDIP nilai kritik SBY aparat tak netral demi kepentingan Demokrat di Pilkada